Month: June 2026

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform e-commerce tidak akan menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini dijadwalkan mengudara secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang. Skema baru tersebut justru dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, termasuk penjual yang berjualan melalui platform e-commerce dan marketplace, tetap tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama omzet usahanya tidak melebihi Rp500 juta per tahun. Penegasan ini sekaligus memberikan kepastian kepada jutaan pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan usahanya tanpa kekhawatiran terhadap informasi yang keliru mengenai kebijakan perpajakan….

Jakarta – Media berkualitas semakin memegang peran strategis sebagai garda depan pertahanan semesta bangsa di tengah meningkatnya ancaman siber dan perang informasi. Arus disinformasi, hoaks, hingga propaganda digital tidak hanya mengancam keamanan ruang siber, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan nasional apabila tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung…

Jakarta – Resiliensi media menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, dan perkembangan teknologi digital yang membuat penyebaran informasi palsu semakin sulit dikenali. Di tengah derasnya arus informasi, media yang profesional dan kredibel dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Direktur Jenderal Komunikasi…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan nasional dan menjaga ketahanan bangsa di tengah tantangan global. Keberhasilan meningkatkan produksi pangan dinilai bukan sebagai tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan ketersediaan pangan nasional secara berkesinambungan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada pangan dalam jangka…

Gorontalo – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan…