Perpres Ojol: Kepastian Baru bagi Driver, Aplikator, dan Konsumen

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola transportasi digital melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen yang selama lebih dari satu dekade menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia. Salah…

Read More

Perpres Ojol Jadi Terobosan Perlindungan Pekerja Gig Economy

Oleh: Alexandro Dimitri*) Transformasi digital telah melahirkan wajah baru dunia kerja di Indonesia. Jutaan masyarakat kini menggantungkan penghasilan dari sektor ekonomi berbasis platform atau gig economy, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Namun di balik fleksibilitas yang ditawarkan, selama bertahun-tahun muncul perdebatan mengenai perlindungan sosial, kepastian pendapatan, serta pembagian keuntungan…

Read More

Batas Gaji Rumah Subsidi yang Lebih Realistis Jadi Solusi bagi Kenaikan Harga Properti

Jakarta – Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perumahan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengatur penyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai syarat pembelian rumah subsidi. Jika sebelumnya kisaran…

Read More

Batas Gaji Pembeli Rumah Subsidi Diperluas, Pekerja Makin Mudah Punya Rumah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian melalui perluasan batas penghasilan penerima rumah subsidi. Kebijakan terbaru tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja dan keluarga muda untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Melalui penguatan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman…

Read More

Skema Batas Penghasilan Fleksibel Perluas Akses Rumah Subsidi

Oleh: Dimas Pratama )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi langkah strategis agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah pertama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara…

Read More

Zonasi Penghasilan dan Upaya Membuat Rumah Subsidi Lebih Realistis

*) Oleh : Anto Wiratama Perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini membuat program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses hunian yang lebih…

Read More

Piala Dunia, Judi Bola, dan Kewaspadaan Ruang Siber Nasional

*) Oleh: Gavin Asadit Piala Dunia selalu menjadi momentum yang melampaui batas olahraga. Euforia global yang tercipta tidak hanya meningkatkan interaksi masyarakat di ruang digital, tetapi juga mendorong lonjakan berbagai aktivitas daring. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, yakni meningkatnya risiko penyebaran judi bola, penipuan digital, dan aktivitas ilegal lainnya yang…

Read More

Judi Daring Ancam Generasi Muda, Pemerintah Tingkatkan Upaya Pencegahan

Oleh: Rahma Pratiwi )* Maraknya praktik judi daring menjadi tantangan serius yang terus dihadapi Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah dimanfaatkan oleh jaringan perjudian untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat berbagai langkah pencegahan dan penindakan guna melindungi masyarakat dari dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan….

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Buka Lapangan Kerja dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Oleh: Ayu Puspita )* Pemerintah terus memperkuat berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Program ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Diharapkan Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Fajar Iffandy )* Pemerintah terus memperkuat berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Melalui koperasi, pemerintah berupaya menghadirkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan mampu menjawab…

Read More