Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah mitigasi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan perubahan pola musim sepanjang 2026. Pemerintah…

Read More

Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Dampak Krisis Iklim pada Pertanian

Jakarta – Pemerintah mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian nasional. Antisipasi dilakukan sejak dini melalui penguatan infrastruktur irigasi, percepatan program pompanisasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran…

Read More

Mitigasi Krisis Iklim, Agenda Mendesak Ketahanan Nasional  

Oleh : Deva Baruna Mitigasi krisis iklim menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim global. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak terhadap ketahanan pangan, energi, kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat. Kondisi…

Read More

Menghadapi El Nino dengan Mitigasi Krisis Iklim yang Makin Terukur  

Oleh: Bara Winatha*) Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat sepanjang 2026 menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas ekonomi. Penurunan curah hujan yang diprediksi terjadi di banyak wilayah berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu produktivitas pertanian, hingga memicu tekanan terhadap harga pangan. Dengan pendekatan yang terencana, Menghadapi El…

Read More

Harga BBM Non-Subsidi Disesuaikan, Pemerintah Tetap Prioritaskan Stabilitas Inflasi

JAKARTA – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara dinamika pasar energi, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi…

Read More

Penyesuaian BBM Non-Subsidi Dilakukan Terukur demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi perekonomian nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, kepastian usaha, dan stabilitas ekonomi, sementara harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan guna melindungi daya beli masyarakat….

Read More

Stabilitas Harga BBM Non-Subsidi dan Perlindungan Daya Beli Nasional  

Oleh: Rivka Mayangsari*) Di tengah fluktuasi ekonomi global, stabilitas sektor energi menjadi salah satu kunci utama untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Menyadari hal ini, Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang adaptif. Sebagai langkah nyata, per 7 Juli 2026, harga…

Read More

Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi dan Komitmen Menjaga Ekonomi Tetap Stabil

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sektor energi yang dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, perubahan nilai tukar, dan kondisi geopolitik internasional memengaruhi biaya penyediaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi instrumen untuk menjaga…

Read More

Peresmian BBM B50 Menjadi Tonggak Penguatan Transisi Energi Nasional

Oleh: Nurlita Prastiwi )* Peresmian Program Mandatori Biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/7) menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 2026 tersebut tidak hanya menjadi pencapaian dalam pengembangan bahan bakar nabati, tetapi juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat…

Read More

RAPBN 2027 Ekspansif, Terukur, dan Tetap Prudensial

Oleh: Nur Utunissa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter menuntut kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah bersama DPR RI telah mencapai kesepakatan…

Read More