Oleh: Seva Amalia *) Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam Sidang Paripurna DPR RI merupakan langkah monumental yang mempertegas arah kedaulatan ekonomi bangsa di tengah persaingan pasar global yang semakin sengit. Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan Indonesia Financial Center…
Jakarta – Pemerintah memastikan pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan antipencucian uang. Penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas PFII di mata investor global. Undang-Undang PFII telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan…
Jakarta – Rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mendapatkan respons positif dari kalangan investor dan entitas pengelola kekayaan global. Pemerintah akan memulai operasional PFII di Jakarta sebelum memperluas pengembangannya ke Bali. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Jakarta dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki infrastruktur dan ekosistem finansial…
Oleh: Felix Simon *) Langkah pemerintah dalam mematangkan skema pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia menandai harapan baru dalam transformasi arsitektur ekonomi nasional. Pengesahan regulasi pendukung melalui Sidang Paripurna DPR serta penegasan visi oleh Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan arah kebijakan negara yang semakin proaktif dan responsif terhadap dinamika kapital global. Indonesia kini tidak lagi sekadar menjadi…
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, sekaligus memastikan kesiapan operasional dan pengelolaannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan pembangunan…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus penguatan rantai pasok nasional. Seiring percepatan pembangunan puluhan ribu koperasi, pemerintah melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dinilai kurang sesuai agar fasilitas yang dibangun benar-benar mudah diakses dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Merah…
Oleh: Aziz Rahman*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak…
Oleh: Hanan Alfawazi*) Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memasuki fase penting dalam agenda pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk menambah jumlah kelembagaan koperasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta meningkatkan posisi tawar pelaku ekonomi desa. Karena itu, percepatan pembangunan…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan bantuan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan memanfaatkan data tunggal untuk memastikan keluarga terdampak dapat teridentifikasi dan memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul…
Jakarta – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian seiring risiko musim kemarau lebih panjang dan kering akibat El Nino. Kondisi tersebut berpotensi merusak lingkungan sekaligus mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi. Pemerintah pun memperkuat satuan tugas (Satgas) pengendalian karhutla untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia…
