Mirna

Krisis Nepal Ingatkan Indonesia Tentang Bahaya Hoaks

Oleh: Jaya Putra Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan…

Read More

Aparat Tindak Sindikat Judi Daring Internasional, Sita Aset Rp16,4 Miliar

*) Oleh : Ammar Aditya Pengungkapan sindikat judi daring internasional oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merupakan capaian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan digital di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa praktik judi daring bukan sekadar hiburan ilegal, melainkan jaringan kejahatan transnasional yang mengancam ketertiban masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, modus pelaku kian kompleks,…

Read More

Pemerintah Terus Gencarkan Pemblokiran Situs Judi Daring

Oleh: Billa Utami )* Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memerangi praktik perjudian daring. Melalui berbagai kementerian dan lembaga, langkah-langkah konkret terus dilakukan, mulai dari pemblokiran situs, penindakan rekening yang terindikasi, hingga pemutusan alur pembayaran digital. Upaya ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk praktik ilegal yang semakin meresahkan. Kementerian…

Read More

Pemerintah Bongkar Sindikat Judi Daring Internasional, Uang Rp16,4 Miliar Disita

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi daring berskala nasional dan internasional yang beroperasi melalui tiga situs besar, yakni Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam operasi ini, penyidik menangkap tiga tersangka dan menyita uang tunai sebesar Rp16,4 miliar dari 36 rekening, serta memblokir…

Read More

Pemerintah Intensifkan Patroli Siber untuk Menutup Akses Judi Daring

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penanganan besar-besaran terhadap konten perjudian daring sepanjang 24 Oktober 2024 hingga 3 September 2025. Selama 11 bulan, total 2.096.966 konten judi daring berhasil diblokir. Berdasarkan data Kemkomdigi, pada 20–31 Oktober 2024 saja, konten yang ditindak mencapai 187.297. Jumlah itu meningkat pada November menjadi 250.475, lalu sedikit menurun pada Desember…

Read More

Pentingnya Kewaspadaan Publik Tolak Provokasi Aksi Anarkis Seperti Nepal

Oleh : Ricky Rinaldi Situasi politik dan keamanan di Nepal dalam beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis di Kathmandu memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan internasional. Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki menilai bahwa bentrokan tersebut lahir dari lemahnya kewaspadaan publik…

Read More

Masyarakat Jangan Terjebak Narasi Provokasi Kerusuhan Nepal

Oleh : Garvin Reviano )* Dalam era keterhubungan global saat ini, setiap informasi yang beredar di ruang digital dapat dengan cepat membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Narasi tentang kerusuhan di Nepal menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu regional dapat digiring menjadi provokasi yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat di negara lain, termasuk Indonesia. Situasi…

Read More

Waspada Provokasi Memecah Persatuan seperti di Nepal

JAKARTA – Protes besar-besaran yang terjadi di Nepal, dipimpin oleh generasi muda yang mengidentifikasi diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z), telah menjadi sorotan dunia. Demonstrasi ini berhasil memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dan bahkan menyebabkan pembakaran gedung parlemen. Protes di Nepal dipicu oleh keputusan pemerintah yang memblokir puluhan aplikasi media sosial, yang…

Read More

Pemerintah Pastikan Reformasi Pajak Sesuai Aspirasi Publik 17+8

Oleh : Riky Afreza )* Pemerintah menegaskan bahwa reformasi pajak yang tengah disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan fiskal negara, tetapi juga mencerminkan aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan “17+8” dari kalangan pekerja dan pelaku usaha. Dalam beberapa bulan terakhir, wacana reformasi perpajakan sempat menuai pro dan kontra, terutama karena kekhawatiran akan beban tambahan bagi…

Read More

Aspirasi 17+8 Direspons Pemerintah dengan Reformasi Pajak Menyeluruh

Oleh: Alexander Royce *) Sejak akhir Agustus 2025, gelombang aspirasi rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” menggema di berbagai kota di Indonesia. Aksi mahasiswa, buruh, serta elemen masyarakat sipil tidak hanya menuntut keringanan ekonomi dan penghentian fasilitas mewah pejabat, tetapi juga mendesak reformasi sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani mereka yang…

Read More