Jakarta – Stabilitas nasional adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak menyerukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi anarkis yang justru merugikan bangsa sendiri. Seruan ini semakin menguat setelah mencuatnya kabar mengenai kericuhan besar dalam demonstrasi di Kathmandu, Nepal, yang berujung pada tindakan brutal…

Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjawab aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” melalui langkah nyata reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif yang ada, melainkan memperkuat sistem melalui digitalisasi, transparansi, dan penataan administrasi. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari jawaban…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang muncul dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan menjadikan reformasi perpajakan sebagai salah satu prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah kebijakan fiskal tidak akan bergeser dari semangat keadilan sosial. “Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, dan…

Oleh: Ratna Notonegoro )* TNI dan Polri menegaskan soliditas dalam menjaga stabilitas nasional di tengah potensi aksi anarkistis yang bisa mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan nyata dari kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga pembakaran…

Oleh: Bara Winatha )* Stabilitas nasional menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya keamanan, mustahil pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan yang berkesinambungan. Dalam konteks inilah, soliditas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen penting yang tidak bisa ditawar. Kehadiran kedua institusi ini bukan sekadar simbol negara,…

JAKARTA – Pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025, sinergi TNI dan Polri kembali menjadi kunci dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari total 5.444 orang yang diamankan pasca kerusuhan, sebanyak 4.800 di antaranya telah dipulangkan. Sementara 583 orang lainnya masih menjalani proses hukum….

JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan dan tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan TNI dan Polri untuk tidak ragu dalam mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap siapa pun yang melakukan perusakan, penjarahan, atau aksi kekerasan lainnya…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggapi aspirasi publik yang tergabung dalam gerakan 17+8. Suara rakyat yang menuntut keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan direspons dengan langkah konkret, yaitu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai masih terbatasnya kesempatan kerja, sekaligus menjadi…

Oleh: Astrid Widia )* Pemerintah terus menunjukkan bahwa suara rakyat melalui 17+8 tidak dibiarkan bergema tanpa jawaban. Komitmen untuk memperluas lapangan kerja ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan lintas sektor yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinetnya. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan aspirasi publik…

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan respon terhadap aspirasi 17+8. Pada poin 16 disebutkan bahwa masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak. Hal tersebut langsung direspon cepat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dikutip…