Jakarta – Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi provokasi dalam rangkaian aksi demonstrasi buruh yang mengiringi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Stabilitas sosial dan ketenagakerjaan dinilai menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kebijakan kenaikan UMP 2026 ditegaskan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga daya beli pekerja. Penyesuaian…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan yang berimbang di tengah tantangan ekonomi global. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diposisikan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu…

Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat…

Jakarta — Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan layanan khusus dan memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan distribusi energi di jalur mudik dan kawasan wisata. Salah satu layanan yang disiagakan adalah…

Jakarta – Pemerintah mengubah skema pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri sepakat menerapkan pembatasan di jalan tol secara menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Perubahan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu…

Oleh : Rachmat Fajar Ramadhan )* Saat momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, isu stabilitas harga dan ketersediaan pangan kembali menjadi perhatian publik. Momentum akhir tahun kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi harga. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas pasar, tetapi juga secara langsung menekan…

Oleh: Rustam Khoiruddin (* Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momentum krusial bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Mobilitas masyarakat meningkat signifikan, konsumsi energi melonjak, serta kebutuhan pangan cenderung naik. Dalam situasi seperti ini, peran negara menjadi sangat vital untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pangan tetap terjaga, sekaligus harga…

Aceh Tamiang – Bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Berbagai bantuan yang disalurkan dinilai sangat bermakna bagi masyarakat, tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga membangkitkan optimisme dan semangat pemulihan pascabencana. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam…

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi para korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Presiden memastikan seluruh Huntara yang telah direncanakan akan rampung dalam waktu satu bulan agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang layak dan aman. Presiden Republik Indonesia Prabowo…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah menegaskan bahwa ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana menjadi prioritas strategis yang tidak dapat ditawar, terutama pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam konteks ini, negara hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan darurat, tetapi sebagai pengelola risiko bencana yang bekerja secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan rakyat…