Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia…

Oleh: Bara Winatha*) Perubahan dunia kerja berlangsung semakin cepat seiring perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan pola hubungan kerja, hingga meningkatnya kebutuhan terhadap jaminan sosial. Kondisi tersebut membuat regulasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan secara konvensional, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan baru yang muncul di tengah perubahan struktur ekonomi. Pembahasan…

Oleh: Lailani Yunzi Perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, daya beli masyarakat yang terjaga, serta kondisi sektor keuangan yang relatif kuat menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi nasional semakin matang. Capaian tersebut menjadi penting karena Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan dari…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah lanskap perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia. Ketahanan fundamental ekonomi nasional terbukti kokoh berkat orkestrasi kebijakan fiskal yang disiplin serta stabilitas sektor jasa keuangan yang solid. Kehadiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dipadukan…

Oleh : Antonius Utomo Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat, pelaksanaan MBG tentu membutuhkan pengawasan yang kuat. Karena itu, langkah tegas pemerintah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah menjadi sinyal penting bahwa…

*) Oleh : Dimas Anwar Sakti Jakarta – Pemerintah dinilai tepat ketika membuka ruang bagi kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diproses melalui jalur hukum pidana. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak cukup diselesaikan hanya melalui evaluasi administratif atau pemberian sanksi internal, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga…