Kontributor

Aman dan Nyaman, Mari Sambut HUT RI dengan Tenang dan Gembira

Oleh : Abdul Razak)* Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang tidak hanya sarat makna sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, optimisme, dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika global serta derasnya arus informasi di ruang digital, masyarakat diharapkan dapat menyambut hari kemerdekaan dengan…

Read More

Pemberantasan Korupsi Daerah Diperkuat lewat Pembinaan Integritas Kepala Daerah

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi di daerah semakin diperkuat melalui pembinaan integritas bagi kepala daerah sebagai bagian dari strategi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan integritas dinilai menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengamat kebijakan…

Read More

Menjaga Keamanan HUT RI, Menjaga Kehormatan Kemerdekaan Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada 17 Agustus 2026 kembali menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat di penjuru Nusantara. Peringatan ini bukan sekadar agenda rutin kenegaraan, melainkan cerminan kedaulatan, martabat, serta wujud penghormatan tertinggi terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Di tengah antusiasme warga yang…

Read More

Pemerintah Tegaskan Kritik Dijamin, Anarkisme Jelang HUT RI Tak Ditoleransi

Jakarta,- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah memastikan ruang bagi kritik dan aspirasi publik tetap terbuka, sepanjang disampaikan secara damai, tertib, serta menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan…

Read More

Sekolah Rakyat Ditegaskan sebagai Investasi APBN untuk Putus Rantai Kemiskinan

Jakarta – Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak fundamental yang dijamin sepenuhnya bagi rakyat kecil, bukan lagi…

Read More

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi

*) Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi…

Read More

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang…

Read More

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi )* Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan…

Read More

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi…

Read More

Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG

JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono,…

Read More