Kontributor

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi…

Read More

Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG

JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono,…

Read More

Pemerintah Tepat Jadikan Higiene dan Sanitasi sebagai Syarat Mutlak MBG

Oleh: Aziz Rahman*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa…

Read More

Ketegasan Soal SLHS Bukti Penting Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Hanan Alfawazi*) Keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan langsung dengan kesehatan jutaan penerima manfaat. Dalam konteks…

Read More

Pemerintah Optimalkan Bendungan, Embung, dan Waduk Hadapi Musim Kemarau

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemanfaatan bendungan, embung, waduk, bendung, hingga sumur bor guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta mendukung keberlangsungan sektor pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan akibat…

Read More

Pemerintah Perkuat Ketahanan Air Nasional untuk Jaga Pertanian Saat Kemarau

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan air nasional guna memastikan sektor pertanian tetap produktif di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Melalui sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah tidak hanya melakukan penanganan di wilayah terdampak kekeringan, tetapi juga memperkuat fondasi jangka…

Read More

Infrastruktur Air Jadi Pilar Ketahanan Nasional Hadapi Kemarau dan Perubahan Iklim

Oleh: Nabila Pratiwi )* Ketersediaan air menjadi salah satu faktor yang menentukan ketahanan suatu negara ketika menghadapi musim kemarau dan perubahan iklim. Fenomena El Nino yang memengaruhi penurunan curah hujan memperbesar risiko kekeringan di berbagai daerah sehingga keberadaan infrastruktur sumber daya air semakin vital. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan pengelolaan infrastruktur air sebagai langkah…

Read More

Pengelolaan Air Terpadu, Jawaban atas Ancaman Kekeringan Nasional

Oleh: Satria Putra )* Ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian serius seiring meluasnya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino yang menguat memperbesar risiko berkurangnya ketersediaan air, mengganggu aktivitas pertanian, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau terus meluas hingga akhir Juli…

Read More

Kemerdekaan Ekonomi UMKM Diperkuat lewat KUR Tanpa Agunan Tambahan

Jakarta – Kemerdekaan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat melalui kemudahan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku UMKM mengembangkan usaha produktif sekaligus memperluas akses pembiayaan…

Read More

HUT Ke-81 RI, Pemerintah Perkuat KUR untuk Dorong UMKM Naik Kelas

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Memasuki momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, penguatan KUR diharapkan mampu mendorong semakin banyak UMKM naik kelas, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat perekonomian rakyat di berbagai daerah. Deputi Bidang…

Read More