Kontributor

Di Tengah Dampak Global, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman

Jakarta — Pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global dan potensi dampak perubahan iklim ekstrem. Cadangan beras pemerintah yang terus meningkat dinilai menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dalam jangka panjang. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengatakan daya tahan stok beras nasional…

Read More

Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas intervensi sosial, khususnya di sektor pendidikan bagi keluarga miskin. “Jadi tidak ada pembukaan…

Read More

Rekrutmen Sekolah Rakyat Gunakan DTSEN, Pastikan Tepat Sasaran

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang…

Read More

Data-Driven Selection: DTSEN dalam Rekrutmen Sekolah Rakyat

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran…

Read More

Pengadilan Militer dalam Sidang Kasus Air Keras Dipastikan Transparan

Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dipastikan akan berlangsung secara transparan. Hal ini ditegaskan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, guna menjamin keadilan serta kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan….

Read More

Mendukung Kepastian Hukum dalam Kasus Air Keras melalui Proses Peradilan Militer

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena penanganannya yang berada dalam ranah peradilan militer. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya…

Read More

Peradilan Militer dan Mendukung Komitmen Penegakan Hukum yang Akuntabel

Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks…

Read More

Berkas Lengkap, Majelis Hakim Ditunjuk, Kasus Air Keras Disidangkan Transparan

JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan majelis hakim resmi ditetapkan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Menteri…

Read More

PP TUNAS dan Era Baru Kepatuhan Platform Digital Demi Masa Depan Anak

Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan…

Read More

PP TUNAS: Menata Ulang Ruang Digital Demi Generasi Masa Depan

Oleh : Nanda Priscilia Pradhanty Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang ruang digital nasional agar lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Kebijakan ini lahir di tengah derasnya arus digitalisasi…

Read More