Kontributor

Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan

Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi…

Read More

Pemerintah Pacu Swasembada Pangan dengan Optimalisasi Lahan

Oleh: Bara Winatha*) Upaya mewujudkan swasembada pangan terus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik terkait ketahanan pangan. Berbagai strategi telah digulirkan, salah satunya adalah optimalisasi lahan suboptimal dan pengembangan komoditas perkebunan rakyat. Langkah ini dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lahan produktif dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan. Kepala…

Read More

Pemerintah Dorong Swasembada Pangan Melalui Penguatan Brigade Pangan

Kalimantan Timur – Pemerintah terus mengakselerasi upaya menuju swasembada pangan nasional melalui penguatan peran Brigade Pangan, khususnya di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keberadaan Brigade Pangan menjadi ujung tombak da-lam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan di wilayahnya. “Brigade Pangan yang sudah terbentuk dan tersebar di kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur harus…

Read More

Pemerintah Dorong Transformasi Lahan Tidur Jadi Sentra Swasembada Pangan

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan na-sional melalui program transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang adaptif terhadap krisis iklim dan proaktif menghadapi dinamika geopolitik global. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jutaan hektare lahan tidur di berbagai daerah…

Read More

Judi Daring: Ancaman Senyap yang Menggerus Moral dan Masa Depan Bangsa

Oleh: Arman Panggabean Fenomena judi daring kini telah menjelma menjadi ancaman sosial yang serius, tidak hanya merusak aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga merongrong nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan tatanan kehidupan bernegara. Di tengah era digital yang membuka banyak peluang positif, celah untuk melakukan kejahatan siber juga semakin terbuka lebar, dan salah satu yang paling merusak adalah…

Read More

Judi Daring Ancam Moral dan Masa Depan Bangsa, Masyarakat Diminta Waspada

JAKARTA – Fenomena kecanduan di tengah masyarakat terus meluas, dan kini, badai baru hadir dalam bentuk judi daring yang tak hanya menyasar rakyat kecil, namun juga merambah ke lingkungan elite dan generasi muda. Keberadaan judi daring bukan lagi isu pinggiran, melainkan ancaman nyata yang menggerus nilai moral, merusak tatanan sosial, dan melemahkan daya juang generasi…

Read More

Pemerintah Berikan Bansos untuk Perkuat Ekonomi Yang Lebih Merata

Jakarta, Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. Berbagai program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025. Bantuan ini bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi kemakmuran…

Read More

Legitimasi Wapres Gibran Tak Terbantahkan, Pemakzulan Dinilai Tak Berdasar

Jakarta – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menegaskan bahwa desakan tersebut tidak hanya menyesatkan secara hukum, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan…

Read More

Wapres Gibran Sah dan Konstitusional, Narasi Pemakzulan Tidak Relevan

Oleh : Rizky Aditya Nugraha )* Dalam sistem demokrasi konstitusional, legitimasi kekuasaan eksekutif sepenuhnya bersandar pada kehendak rakyat dan proses hukum yang berlaku. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, telah melewati seluruh prosedur konstitusional, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta verifikasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,…

Read More

Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Wacana Pemakzulan Wapres Gibran Tak Relevan

JAKARTA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyayangkan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sarat sentimen politik. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai…

Read More