Jakarta – Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh OECD dari 4,9% menjadi 4,7% mengindikasikan peringatan serius terhadap kekuatan dan stabilitas ekonomi nasional. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut bahwa gejala perlambatan sudah terlihat sejak awal tahun, dengan pertumbuhan kuartal pertama hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar…
RAJA AMPAT — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservatif Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan, yakni adanya pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan…
Oleh: Rizki Wicaksono )* Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 merupakan sebuah penegasan akan posisi strategis Indonesia di panggung global. Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Rusia, yang berlangsung pada 19–20 Juni 2025, bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, tetapi merupakan refleksi nyata dari diplomasi aktif…
Oleh : Rasyidin Johan )* Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan karakter kepemimpinannya yang tegas, adil, dan berpijak pada hukum dengan menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara secara tuntas. Keputusan tersebut bukan hanya menyudahi polemik yang sempat memanas, tetapi juga menjadi preseden positif dalam pengelolaan konflik administratif wilayah di Indonesia. Dengan menjadikan…
Oleh: Fajar Dwi Santoso Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini dianggap sebagai langkah bijak yang tidak hanya menyelesaikan polemik administratif,…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Guna menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mencanangkan berbagai strategi pembangunan nasional, salah satunya adalah penguatan sektor pendidikan. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat kini diadopsi dan diperkuat pemerintah sebagai alternatif inovatif dan inklusif yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan. Sekolah Rakyat, yang digagas oleh…
Oleh: Diandra Yuli Pasaribu)* Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan negara tetangga tersebut. Dalam lawatan resmi perdananya sebagai kepala negara, Presiden Prabowo menunjukkan gaya diplomasi yang aktif, bersahabat, dan penuh makna simbolik. Pemerintah Singapura pun memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan tersebut, dengan menyambut Prabowo secara istimewa…
Oleh: Bara Winatha*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang tengah diperbincangkan pada pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. RUU ini digadang-gadang sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Namun, urgensi pengesahan RUU ini harus diiringi dengan pembahasan yang cermat agar tidak menimbulkan celah baru dalam penyalahgunaan…
-600x400.png "Pemerintah Targetkan Pembentukan Ratusan Sekolah Rakyat Setiap Tahun Cetak SDM Unggul")
Oleh : Doni Wicaksono )* Di tengah era transformasi global dan tuntutan zaman yang semakin kompleks, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia, dengan bonus demografi yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang emas untuk melompat jauh ke depan. Namun, semua potensi ini hanya…
Oleh : Antonius Utama )* Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas tindak pidana korupsi. RUU ini dinilai sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan, bukan hanya sebagai instrumen hukum tambahan dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan aset…
