Kontributor

Hindari Anarkisme, Junjung Tinggi Sistem Judicial Review ke MK Soal UU TNI

Oleh: Sopari Abdullah )* Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Sejumlah pihak khawatir revisi akan membuka celah kembalinya peran militer dalam urusan sipil, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. Di…

Read More

Mudik dan Lebaran Jadi Stimulus Gerakan Roda Perekonomian Daerah

Oleh : Gavin Asadit )* Mudik dan Lebaran selalu menjadi momen penting di Indonesia, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Setiap tahunnya, kegiatan mudik yang melibatkan jutaan orang ini bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga menjadi stimulan utama yang menggerakkan perekonomian, terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik. Pada mudik Lebaran 2025, beberapa pihak, termasuk…

Read More

Program MBG untuk Anak dan Ibu Hamil Curi Perhatian Dunia

Oleh: Feronika Moyasinta)* Di tengah dunia yang semakin peduli dengan kesehatan ibu dan anak, Indonesia meluncurkan sebuah program yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Program yang dikenal dengan nama MBG (Makanan Bergizi) bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak-anak, terutama yang berada di daerah dengan tingkat…

Read More

Tidak Ada Muatan Terselubung, Revisi UU TNI Memperkuat Keamanan Negara

Oleh: Bara Winatha )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan dan stabilitas nasional. Tidak ada kepentingan tersembunyi dalam revisi ini, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman guna memastikan TNI tetap profesional dalam menjaga kedaulatan negara. Kekhawatiran mengenai kembalinya dwifungsi ABRI serta dominasi militer di…

Read More

Program MBG: Langkah Nyata Pemerintah Membangun Ekonomi Lokal

Oleh : Ricky Rinaldi Mendukung petani dan nelayan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Pemerintah, melalui kerja sama dengan MBG, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi petani dan nelayan untuk berkembang lebih…

Read More

MBG Bawa Manfaat Positif Bagi Perekonomian dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terkejut melihat data yang menunjukkan efek ekonomi dari program ini. Luhut menjelaskan bahwa MBG berpotensi menciptakan…

Read More

Pemerintah Optimis Program MBG Mampu Diakses 82,9 Juta Anak dan Ibu Hamil

Jakarta – Pemerintah berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak-anak hingga ibu hamil akan mendapatkan program ini pada tahun 2025, menjadikannya salah satu program makan bergizi terbesar di dunia. “Insya Allah rencana akhir tahun ini, semua anak-anak Indonesia dan ibu…

Read More

Situasi Yahukimo Kondusif Pasca-Serangan KKB, Pemda dan Aparat Pastikan Keamanan Warga

YAHUKIMO – Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berangsur-angsur kembali kondusif setelah insiden penyerangan terhadap delapan guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Anggruk. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignasius Benny Ady Prabowo, memastikan bahwa kondisi keamanan saat ini telah terkendali dan masyarakat mulai kembali ke tempat tinggal…

Read More

Bukan Dwifungsi, UU TNI Tetap Junjung Tinggi Supremasi Sipil

Jakarta – Pembahasan mengenai Undang-Undang (UU) TNI bukan hanya memperbarui kerangka hukum yang mengatur peran TNI, tetapi juga menegaskan kembali komitmen untuk tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun kalangan militer. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan…

Read More

Pemerintah Pastikan UU TNI Tak Aktifkan Dwifungsi ABRI

JAKARTA –Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga supremasi sipil serta memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Ia menepis…

Read More