Oleh : Gavin Asadit )* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, pemerintah memastikan bahwa stok pangan di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah lonjakan permintaan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Badan Pangan Nasional (Bapanas), bersama berbagai instansi terkait, telah menyusun serangkaian…
Jakarta – Situasi darurat narkoba yang mengancam generasi muda menjadi perhatian serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyebut angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sepanjang 2024 telah mencapai 3,3 juta orang, dengan mayoritas pengguna adalah remaja berusia 15 hingga 24 tahun. “Indonesia tengah mengalami situasi…
Oleh: Andika Pratama )* Pemerintah dan aparat keamanan berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengamankan perayaan tersebut dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Selain pengamanan Natal dan Tahun…
Jakarta – Peningkatan literasi tentang narkoba dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika memerlukan sinergitas antara berbagai instansi. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan…
JAKARTA — Pemerintah memutuskan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengamanatkan penerapan tarif baru tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa…
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat di tengah tantangan ekonomi dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Fokus utama dari kebijakan…
Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan. Menurut Ferry,…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun terdapat rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 Januari…
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya memberantas konten judi online di ruang digital Indonesia. Sejak 2017 hingga 17 Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten judi online telah berhasil ditindak. “Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, kami telah menindak 122.699 konten, akun, dan situs perjudian online melalui aduan masyarakat, laporan lembaga, serta…
Oleh: M. Jumadi Ihsan *) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia yang kerap menjadi barometer bagi stabilitas politik dan sosial bangsa. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya memunculkan dinamika kompetisi, tetapi juga membawa potensi polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada menjadi tugas bersama yang memerlukan…
