Tak Hanya OTT, Pemerintah Fokus Bongkar Akar Budaya dan Biaya Politik Korupsi

Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didorong untuk lebih serius membongkar akar persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan budaya birokrasi dan tingginya biaya politik. Pendekatan menyeluruh dinilai penting agar strategi pencegahan korupsi dapat berjalan lebih…

Read More

Pemerintah Bedah Akar Korupsi untuk Perkuat Strategi Pemberantasan

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan…

Read More

Presiden Prabowo Arahkan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Strategis Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis pada awal 2026 sebagai upaya memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Presiden menargetkan enam proyek mulai dibangun pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, serta mendorong total 18 proyek hilirisasi masuk tahap awal pembangunan paling lambat Maret…

Read More

Proyek Hilirisasi Masuk Tahap Eksekusi, Investasi Triliunan Mengalir ke Daerah

JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah. Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar…

Read More

Sekolah Gratis Disiapkan di Daerah Terdampak Bencana Sumatra

TAPANULI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa di wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan berlaku mulai tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Bobby menegaskan bahwa langkah ini…

Read More

Sekolah Pulih, Belajar Mengajar Pascabencana Sumatra Berangsur Normal

JAKARTA – Proses pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana alam menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini kembali berjalan sepenuhnya, meski perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih terus dikebut. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa seluruh…

Read More

Pemerintah Perkuat UMKM Lewat Sistem Perbankan Sehat dan Terjamin

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan terjamin. Upaya ini dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan perbankan nasional serta lembaga penjamin simpanan guna memastikan akses pembiayaan, keamanan dana, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM di seluruh daerah. Sebagai mitra strategis…

Read More

Pemerintah Pastikan Dana UMKM di Perbankan Aman

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa dana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disimpan di perbankan berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Kepastian ini disampaikan sebagai upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan nasional sekaligus memastikan stabilitas sektor perbankan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa,…

Read More

Penyaluran BANSOS PKH dan BPNT Dipercepat Demi Perlindungan Sosial

Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Percepatan ini dilakukan agar bantuan dapat diterima lebih cepat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah…

Read More

Pemerintah Dorong Bansos Terintegrasi dengan Pemberdayaan KPM

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan bantuan sosial agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat penerima manfaat. Melalui integrasi bansos dengan program pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), negara menargetkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat…

Read More