Rupiah Dijaga melalui Langkah Terukur dan Penguatan Fundamental Ekonomi

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan…

Read More

Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang dipicu konflik geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional. “Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur Bank Indonesia pada…

Read More

PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas…

Read More

PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM

Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan…

Read More

Pengawasan Koperasi Desa Diperkuat Demi Menjamin Tata Kelola yang Akuntabel

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai pusat integrasi sistem informasi sekaligus…

Read More

Pemerintah Responsif terhadap Masukan Masyarakat untuk Penyempurnaan Koperasi Merah Putih

JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk menghadirkan program pembangunan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di tengah antusiasme publik yang tinggi terhadap program strategis tersebut, pemerintah menunjukkan sikap terbuka dengan menjadikan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar manfaat program semakin dirasakan hingga tingkat…

Read More

UGM dan BRIN Sepakat Dorong Kedaulatan Maritim Berbasis Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Yogyakarta – Sektor maritim berpotensi sebagai paradigma pembangunan nasional melalui penguatan riset, teknologi, dan inovasi berbasis potensi kelautan Indonesia. Oleh karena itu, isu kemaritiman harus terus menjadi arus utama pembangunan nasional di tengah persoalan pangan, energi, kesehatan, lingkungan, hingga geopolitik global. Dalam National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi,…

Read More

Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Sirkular Jadi Modal Baru Pertumbuhan Nasional

JAKARTA – Kelestarian lingkungan dan penerapan ekonomi sirkular semakin diyakini menjadi modal baru pertumbuhan nasional. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, transformasi menuju ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh….

Read More

Program Ekonomi Hijau Pemerintah, Dapat Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Program ekonomi hijau di Indonesia diproyeksikan mampu menciptakan hingga 4,4 juta green jobs di berbagai sektor. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintahan telah mengintegrasikan komitmen ini dalam dokumen perencanaan strategis nasional, termasuk menyediakan tenaga kerja hijau. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan…

Read More

Jaga Lingkungan, Pemerintah Pacu Era Baru Kejayaan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan masa depan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diproyeksikan memasuki era baru kejayaan ekonomi dengan dukungan jutaan lapangan kerja hijau yang terus berkembang. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan…

Read More