Pemerintah Integrasikan Pasokan Peternak Lokal ke Program MBG untuk Stabilisasi Harga

Jakarta – Pemerintah mengintegrasikan pasokan telur ayam ras dari peternak rakyat di Jawa Timur langsung ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mengatasi anjloknya harga di tingkat produsen. Koperasi dan asosiasi peternak rakyat di Jawa Timur berkomitmen mengirimkan pasokan telur langsung ke dapur mitra SPPG dengan jaminan harga minimal Rp24.000/kg dan sesuai Harga Acuan…

Read More

MBG Jadi Penggerak Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan Petani Papua

JAYAPURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Papua. Tidak hanya memastikan pemenuhan gizi bagi peserta didik, program tersebut juga membuka peluang pasar yang luas bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan daerah. Dengan tingginya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, hasil produksi masyarakat lokal…

Read More

Presiden Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Buruh, Perkuat Antisipasi PHK

Jakarta – Presiden Prabowo terus memperkuat perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menunjuk tokoh buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Said Iqbal didasarkan pada rekam jejaknya yang selama ini aktif memperjuangkan…

Read More

Cegah Maraknya PHK, Pemerintah Optimalisasi Program Magang Nasional dan Relaksasi Kebijakan

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda. Selain itu, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri. “Kita terus dalam koordinasi Menko…

Read More

Antisipasi Maraknya PHK, Pemerintah Terus Memperluas Program Magang Nasional

Jakarta – Pemerintah mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas ketidakpastian global dengan memperluas Program Magang Nasional yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah menyediakan kuota peserta ditingkatkan dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang pada tahun ini. Langkah ini untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja. Program magang nasional bertujuan untuk menunjang kualitas sumber daya…

Read More

Rupiah Dijaga melalui Langkah Terukur dan Penguatan Fundamental Ekonomi

Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menegaskan…

Read More

Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang dipicu konflik geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional. “Sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur Bank Indonesia pada…

Read More

PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas…

Read More

PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM

Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan…

Read More

Pengawasan Koperasi Desa Diperkuat Demi Menjamin Tata Kelola yang Akuntabel

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai pusat integrasi sistem informasi sekaligus…

Read More