Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat. Penata Kehumasan…
Oleh: Saki Ananta )* Pasca Pilkada serentak 2024, harapan besar mengemuka bahwa kepemimpinan baru di berbagai daerah dapat mempercepat reformasi ekonomi. Momentum ini dianggap strategis untuk menciptakan kebijakan yang inovatif, sesuai dengan tantangan lokal maupun global. Pemimpin yang baru terpilih diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketua…
Oleh: Andika Pratama )* Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 2025. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kenaikan PPN ini hanya untuk barang-barang dan jasa yang tergolong mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk…
Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus ini mencakup insentif…
Oleh: Arkhan Gani* Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan, keberlangsungan sidang ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan (Apkam), untuk menjaminkelancaran dan ketertiban. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari 2025. Sebelum itu, Buku Registrasi Perkara Konstitusi(BRPK) akan diumumkan pada 3 Januari 2025 untuk…
Oleh: Samantha Rozak *) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian utama dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Upaya mewujudkan Nusantara sebagai kota berkelanjutan dan inklusif tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke IKN pada November 2024, sejumlah aspek penting dalam pembangunan ini kembali ditekankan, menunjukkan…
Oleh: Brigitta Marga Ayu )* Proses demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil, tetapi juga dari mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, perselisihan hasil Pilkada menjadi salah satu aspek penting yang memerlukan penanganan serius. Jalur hukum yang disediakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wujud…
Oleh : Jefri Isaak )* Upaya pemerintah dalam memberantas judi online patut diapresiasi sebagai langkah nyata dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merugikan secara ekonomi dan sosial. Berbagai instansi terkait telah menunjukkan komitmen kuat untuk menekan praktik ilegal ini, yang hanya menguntungkan segelintir pihak sementara menghancurkan masa depan banyak orang. Bahaya judi online sudah menjadi…
Oleh : Barra Dwi Rajendra )* Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen tegas dalam memerangi judi online melalui kebijakan zero tolerance. Dengan kebijakan tersebut, maka diharapkan pemberantasan judi online dapat hilang sepenuhnyadari Indonesia. Pemerintah terus gencar memberantas judi online di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah memblokir lebih dari 5,5 juta konten terkait judi online sepanjang tahun 2024. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut, yang…
Oleh : Alexander Yosua Galen )* Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui keputusan strategis menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa tarif PPN tidak akan berubah untuk barang dan jasa yang saat ini dikenakan pajak sebesar 11 persen. Langkah ini memperlihatkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat, terutama di…
