Category: Opini

Oleh: Asep Faturahman)* Prinsip equity in education atau keadilan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses belajar, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dalam pendidikan upaya ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam penyelenggaraan program…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat sasaran…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena penanganannya yang berada dalam ranah peradilan militer. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya…

Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks…

Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan…

Oleh : Nanda Priscilia Pradhanty Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang ruang digital nasional agar lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Kebijakan ini lahir di tengah derasnya arus digitalisasi…

Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah…

Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligus menegaskan arah…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya…

) Oleh: Dimas Eka Permana Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hadir sebagai intervensi strategis dalam menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan di tingkat desa yang selama ini belum tertangani secara optimal. Desa kerap berada dalam lingkaran keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas, serta minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pembentukan 80.000…