Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah…
Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligus menegaskan arah…
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya…
) Oleh: Dimas Eka Permana Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hadir sebagai intervensi strategis dalam menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan di tingkat desa yang selama ini belum tertangani secara optimal. Desa kerap berada dalam lingkaran keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas, serta minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pembentukan 80.000…
Oleh: Bara Winatha *) Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, tekanan inflasi dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, serta kebijakan moneter negara maju yang agresif, telah menciptakan volatilitas tinggi dalam sistem ekonomi global. Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih…
*) Oleh : Arya Wicaksana Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia menunjukkan sikap yang relatif tenang dan terukur. Alih-alih terjebak dalam kepanikan, pemerintah dan pelaku ekonomi memilih pendekatan “No Panic Mode” dengan fokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Sikap ini bukan berarti mengabaikan risiko,…
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Upaya percepatan pembangunan di Papua saat ini berada pada fase krusial yang menentukan arah kemajuan wilayah tersebut dalam jangka panjang. Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama…
Oleh: Yulianus Wenda* Stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua. Dalam konteks ini, upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan perlu mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat. Berbagai program strategis yang saat ini dijalankan menunjukkan adanya keseriusan negara dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal. Namun…
Oleh: Dwi Saputri*) Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam memastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak…
Oleh : Abdul Razak)* Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI menjadi tonggak sejarah dalam upaya memperkuat perlindungan buruh di sektor domestik. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini akhirnya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Wakil…
