Oleh : Deka Prasetyo )* Kebijakan work from home atau WFH yang mulai didorong pemerintah pusat kini dipandang sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan penghematan energi, sekaligus menjadi sinyal perubahan pola kerja di Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan efisiensi belanja negara, langkah…
Oleh : Dodik Prasetyo )* Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah dinilai sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan global sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara dan konsumsi energi masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor BUMN yang melihat WFH sebagai peluang untuk mendorong…
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera. Pada 2026, salah satu kebijakan yang menjadi fokus utama adalah penguatan Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan berkeadilan. Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai kebijakan yang adaptif terhadap keberagaman geografis dan sosial ekonomi Indonesia. Upaya ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan…
Oleh: Raka Mahendra Putra Upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital semakin menunjukkan arah yang tegas dan terukur, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga mencerminkan…
Oleh: Dimas Arvian Nugroho Langkah tegas pemerintah dalam menata ruang digital kembali mengemuka ketika Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil sikap terhadap sejumlah platform teknologi global yang dinilai belum sepenuhnya tunduk pada aturan perlindungan anak. Kebijakan ini bukan sekadar penegakan hukum administratif, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikan generasi muda tidak tumbuh tanpa pagar…
Oleh: Aditya Firmansyah Upaya penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus terus menjadi perhatian publik. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek pidana semata, tetapi juga menyentuh isu perlindungan hak asasi manusia serta kredibilitas sistem hukum di Indonesia dalam menangani perkara yang melibatkan aparat. Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat seiring…
Oleh: Rizky Adhiguna Santoso Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi momentum penting dalam menunjukkan bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Pusat Polisi Militer TNI tidak hanya menjadi langkah prosedural, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip hukum yang tepat…
Oleh: Salsabila Ayudya)* Koperasi Merah Putih hadir sebagai simbol perubahan pendekatan pembangunan, yang menempatkan desa sebagai subjek utama pertumbuhan melalui penguatan kemandirian dan semangat gotong royong. Perkembangan program ini menunjukkan kemajuan Indonesia yang semakin nyata. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menginformasikan bahwa pembangunan fisik sebanyak 3.135 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah selesai sepenuhnya. Selain…
Oleh Maulidia Atma Wiranti )* Kehadiran Koperasi Merah Putih sebagai model intervensi ekonomi berbasis desa menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program ini tidak sekadar membentuk lembaga koperasi secara administratif, melainkan menghadirkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari legalitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur fisik, hingga penguatan ekosistem usaha berbasis potensi lokal….
