Oleh : Andi Mahesa )* Pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang baru-baru ini disahkan oleh DPR RI merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat fondasi pertahanan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang demokratis, sangat penting bagi setiap kebijakan melibatkan kepentingan publik, termasuk dalam hal ini kebijakan terkait UU TNI. Tidak hanya itu, proses pembahasannya juga harus berlandaskan…
Oleh : Siti Fadilah Kemunculan aliran sesat Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah mengganggu ketentraman masyarakat. Aliran ini menambah rukun Islam menjadi 11 dan mengajarkan bahwa ibadah haji tidak perlu dilakukan di Makkah, melainkan ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa. Keberadaan ajaran tersebut bertentangan dengan akidah Islam serta berpotensi merusak harmoni…
Oleh: Rafel Simanjuntak *) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga serta meningkatkan profesionalitas prajurit. Dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan siap menghadapi ancaman global. Pemerintah memastikan bahwa perubahan…
Oleh: Havian Hadi )* Mudik telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan masyarakat Indonesia, terutama menjelang Idulfitri. Pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik agar arus mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik. Lonjakan jumlah kendaraan di jalan raya telah diantisipasi dengan strategi rekayasa lalu lintas yang matang, yang melibatkan sinergi antara berbagai pihak…
Oleh: Dirandra Falguni )* Pemerintah terus berkomitmen memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang secara matang. Berbagai langkah konkret telah diambil, mulai dari koordinasi lintas kementerian, peningkatan infrastruktur, hingga penyediaan moda transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno,…
Oleh: Rizal Ramdhan *) Masyarakat Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat Tarekat Ana’ Loloa yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau. Aliran ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari syariat Islam, termasuk meyakini bahwa rukun Islam berjumlah 11 dan bahwa berhaji cukup…
Oleh : Raditya Akbar )* Judi daring kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, menyeret banyak individu ke dalam jurang kehancuran finansial dan sosial. Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) tanpa lelah mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perjudian daring karena dampaknya yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terjerat, tetapi juga bagi keluarga…
Oleh: Rahmat Affandi Ghozali (* Libur panjang Lebaran selalu identik dengan fenomena arus mudik yang padat dan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Tahun ini, tantangan semakin bertambah dengan berimpitannya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang berpotensi menyebabkan penumpukan perjalanan lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada secercah harapan dari kebijakan Work…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Dalam rangka mengatasi kepadatan arus mudik Lebaran dan Nyepi tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang terbukti efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas waktu bagi para pemudik untuk mengatur perjalanan mereka, sehingga mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Merak dan rest area…
Oleh: Darmaji Sadat *) Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa proses revisi UU TNI diduga memiliki kecacatan prosedural. Langkah ini merupakan bagian dari hak konstitusional…
