Category: Opini

Oleh: Aziz Rahman*) Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan…

Oleh: Hanan Alfawazi*) Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak. Dalam…

Oleh: Yusuf Rinaldi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi sekadar mengejar besarnya jumlah perusahaan pelat merah, tetapi mulai menempatkan produktivitas, efisiensi, dan manfaat bagi rakyat sebagai ukuran utama keberadaan BUMN. Kebijakan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membersihkan…

*) Oleh : Herry Ramadhan Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aset negara dikelola semakin profesional, transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proses restrukturisasi…

Oleh: Dadang Suparna *) Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status kepegawaian serta beban penganggaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat merupakan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem tata kelola pendidikan Indonesia. Kebijakan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan kemampuan keuangan yang kerap terjadi antardaerah, sekaligus berfungsi sebagai…

Oleh: Samian Latif *) Langkah pemerintah dalam merumuskan skema baru status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa kepastian bagi tata kelola pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan jaminan karier yang lebih terarah bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh daerah. Keputusan untuk membuka jalur pengangkatan guru berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu, yang disusul…