Menekan PHK: Dialog Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh

Oleh: Bagas Nurahman)* Dialog yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh terus diperkuat sebagai strategi utama dalam menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global dan perubahan lanskap dunia usaha. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan mengedepankan komunikasi, mediasi,…

Read More

Sinergi Lintas Sektor Diperkuat untuk Cegah Karhutla

Oleh: Aditya Pratama Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, dan masyarakat. Memasuki musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang semakin kuat. Selama setahun terakhir, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan personel…

Read More

Upaya Pencegahan Karhutla Terus Digencarkan di Wilayah Rawan

Oleh: Arya Dwi Saputra Musim kemarau yang mulai melanda sebagian besar wilayah Indonesia menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, upaya pencegahan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Dalam…

Read More

DSI Penting untuk Mencegah Under-Invoicing dan Transfer Pricing

Oleh: Nur Utunissa Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan batu bara, nikel, kelapa sawit, bauksit, dan berbagai mineral strategis, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Potensi tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara, namun juga menghadirkan tantangan berupa praktik perdagangan yang…

Read More

DSI dan Keberanian Negara Menertibkan Ekspor Sumber Daya Alam

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah kembali mengambil langkah besar dalam pembenahan tata kelola sumber daya alam melalui implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 September 2026, DSI akan menjalankan skema ekspor satu pintu yang difokuskan pada penguatan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi penerimaan devisa negara. Kebijakan ini menjadi salah satu reformasi paling signifikan dalam tata…

Read More

Capaian Ekonomi Semester I 2026 dan Menguatnya Kepercayaan Investasi

*) Oleh : Gavin Asadit Perekonomian Indonesia pada Semester I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah memandang capaian tersebut sebagai hasil dari konsistensi menjaga stabilitas makroekonomi, mempercepat hilirisasi industri, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat berbagai program yang mendorong daya beli masyarakat. Berbagai indikator ekonomi memperlihatkan tren yang positif, mulai…

Read More

Capaian Ekonomi dari Stimulus hingga KUR sebagai Bukti Negara Menjaga Daya Beli

Oleh Fathia Amalia )* Ketahanan ekonomi nasional tidak lahir secara kebetulan. Di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas, kemampuan sebuah negara menjaga daya beli masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ekonomi. Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi fiskal yang terukur, dukungan terhadap sektor usaha, serta…

Read More

Dari PKH hingga MBG: 29 Program untuk Angkat Kualitas Hidup Rakyat dari Kemiskinan

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui 29 kebijakan…

Read More

Negara Hadir Melalui 29 Program untuk Pendidikan, Kesehatan, Pangan, dan Pekerjaan

Oleh : Aditya Anggara )* Komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas dirancang secara terintegrasi melalui 29 program yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, hingga…

Read More

Moratorium Dapur MBG sebagai Upaya Menjaga Tata Kelola Program

*) Oleh : Taufiqurrahman Hermawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai agenda pemenuhan kebutuhan pangan harian, melainkan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Persoalan stunting, ketimpangan akses pangan bergizi, hingga disparitas layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan intervensi negara secara konsisten. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih menempatkan pemenuhan…

Read More