JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui strategi peningkatan produksi minyak dan gas bumi sekaligus percepatan pengembangan energi bersih. Arah tersebut tercermin dalam target lifting migas dan pengembangan energi terbarukan yang menjadi bagian dari agenda energi nasional 2027. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel…
Oleh : Nofer Saputro Pengelolaan kekayaan negara memasuki babak baru ketika aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kumpulan entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang dapat diorkestrasi untuk menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawa harapan bahwa…
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperkuat perannya sebagai instrumen investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Sepanjang 2026, Danantara diarahkan tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga mengorkestrasi investasi pada sektor yang memiliki dampak besar terhadap hilirisasi, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, pariwisata, serta penguatan industri nasional. Presiden…
Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong melalui proses streamlining atau penyederhanaan yang dikawal Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Langkah tersebut diarahkan agar aset-aset negara yang dikelola BUMN dapat ditata dan dimanfaatkan secara lebih optimal, produktif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara. Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi…
Oleh: Hanan Alfawazi*) Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian…
Oleh: Ricky Rinaldi*) Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol) melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi daring. Setelah pembahasan lintas kementerian dan DPR RI, regulasi tersebut kini memasuki tahap harmonisasi dan ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyempurnaan…
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI terus mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ekosistem transportasi online yang ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan pengemudi ojek online (ojol) sekaligus memperluas peluang ekonomi mereka melalui pengakuan sebagai pelaku usaha mikro. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)…
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya. “Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa,…
Oleh : Rahmat Dwiyanto )* Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online membawa harapan baru bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Setelah melalui rangkaian pembahasan antara pemerintah dan DPR RI, proses finalisasi kembali mengemuka pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini penting karena sektor transportasi berbasis aplikasi bukan lagi sekadar layanan alternatif, melainkan telah…
