Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat dengan Cabut Izin Tambang Nikel

Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam menjaga kelestarian Raja Ampat dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025. “Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat,”…

Read More

Ambil Langkah Tegas, Presiden Prabowo Stop Tambang Ilegal di Raja Ampat

Oleh : Saby Kossay )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan Raja Ampat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang nikel yang belakangan menjadi sorotan publik. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat pentingnya menjaga ekosistem wilayah tersebut dari ancaman kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kita sebagai masyarakat tentu diharapkan turut…

Read More

Mengapresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat

Oleh : Rebecca Marian )* Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata terhadap seluruh rakyat di Indonesia, khususnya mereka di Bumi Cenderawasih dan lingkungan melalui adanya keputusan penting, yakni mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut bukan hanya sekadar kebijakan secara administratif belaka, melainkan…

Read More

PBNU Apresiasi Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi tingginya terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif dalam menjaga kelestarian alam dan juga memastikan terwujudnya keadilan pada pengelolaan sumber daya alam di…

Read More

Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Selesaikan Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Oleh: Fajar Dwi Santoso Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepemimpinan yang tegas, responsif, dan mengedepankan persatuan nasional. Ketegasan ini penting mengingat sengketa batas wilayah, apalagi yang melibatkan identitas daerah, kerap menjadi isu sensitif yang dapat mengganggu…

Read More

Ketegasan Presiden Prabowo Selesaikan Polemik Administratif Empat Pulau

Oleh: Muhammad Rayhan )* Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah menanggapi secara cepat dan tegas polemik yang muncul terkait empat pulau di wilayah perbatasan, demi menjaga wibawa negara dan kepastian layanan publik. Presiden mengambil alih…

Read More

Presiden Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau, Masyarakat Diminta Tenang dan Percayakan Proses

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Langkah ini mendapat dukungan luas dari DPR RI, yang berharap penyelesaian ini berjalan secara objektif, tenang, dan tidak ditarik ke ranah politik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan…

Read More

Prabowo Ambil Alih Polemik 4 Pulau, Banyak Pihak Apresiasi Langkah Tegas

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung mengambil alih penyelesaian polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, khususnya terkait status empat pulau di kawasan perbatasan. Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menyebut penyelesaian persoalan batas wilayah ini harus segera dilakukan…

Read More

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatan akun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembaga…

Read More

Pemerintah Perkuat Sistem Keuangan, Tumpas Judi Daring Hingga Ke Akar

JAKARTA — Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah pengawasan terhadap sektor keuangan, khususnya dalam menanggulangi penyalahgunaan rekening dormant atau rekening pasif yang kerap dimanfaatkan untuk praktik judi daring dan kejahatan finansial lainnya. Penguatan ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya potensi risiko keamanan digital dan kerugian masyarakat akibat kejahatan siber di sektor perbankan….

Read More