Oleh : Andi Mahesa )* Dalam beberapa tahun terakhir, praktik perjudian daring telah menjadi salah satu ancaman digital paling serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan memanfaatkan celah teknologi dan lemahnya pengawasan di beberapa lini, sindikat judol terus berkembang dengan cara-cara yang semakin canggih. Namun, langkah tegas yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) dalam…
Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan upaya pemberantasan judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga meretakkan keharmonisan keluarga, mengganggu pendidikan anak-anak, hingga memicu meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah. Data yang dirilis oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 kasus perceraian di Indonesia secara langsung…
JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmen tegas dalam memberantas praktik Judi Daring yang kian meresahkan masyarakat. Sebagai respons atas meningkatnya jumlah kasus serta dampak sosial yang ditimbulkannya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat penyusunan regulasi yang lebih ketat guna memberantas perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah sedang…
Oleh : Alfisyah Dianasari )* Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas judi daring atau judi online melalui berbagai langkah strategis, baik secara bilateral maupun internal. Aksi terkoordinasi antara Polri dan lembaga terkait di dalam negeri, serta kerja sama lintas negara seperti dengan Kepolisian Kamboja, mempertegas keseriusan dalam menyelamatkan warga negara Indonesia dari jeratan industri ilegal…
Jakarta – Rencana pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai kalangan. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan memperkuat hubungan industrial nasional. Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menegaskan bahwa pembentukan Satgas PHK adalah langkah progresif dan sangat…
Oleh : Ferri Alfian )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons cepat terhadap meningkatnya gelombang PHK massal yang terjadi di sejumlah sektor industri. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari langkah strategis mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa dampak sosial-ekonomi dari pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan. Kondisi ekonomi global…
Jakarta — Pemerintah tengah memfinalisasi rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah cepat merespons potensi gelombang PHK massal di sejumlah sektor industri nasional. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga…
JAKARTA- Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan sosial melalui penyediaan perumahan layak bagi buruh. Program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penyediaan hunian subsidi di kawasan industri tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga menguatkan ekosistem kehidupan yang sehat dan produktif. Menteri…
Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah bergerak cepat menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat timbul akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan proteksionisme seperti kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai langkah preventif untuk…
Teluk Bintuni – Pemerintah berfokus pada upaya mencapai swasembada pangan nasional, seperti halnya di wilayah Papua. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan karakteristik wilayah untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal. Salah satu contoh nyata pelaksanaan program swasembada pangan di tingkat daerah terlihat di…
