Oleh: Syarif Ahmad *) Keberhasilan Indonesia meraih kembali kemandirian pangan dalam waktu yang relatif singkat menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional yang berdikari. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa kian bermakna dengan hadirnya kado kebangkitan sektor pertanian nasional. Target awal pencapaian swasembada yang semula dirancang memakan…
Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus diperkuat dengan tetap mengutamakan kecukupan gizi, keamanan pangan, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat. Kondisi geografis dan tantangan distribusi menjadi perhatian agar masyarakat di wilayah 3T tetap memperoleh manfaat program secara optimal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),…
Jakarta Pemerintah memprioritaskan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Langkah tersebut dilakukan melalui penataan dan percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah telah menetapkan seluruh wilayah…
Oleh : Radjiman Arif*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pemerataan manfaat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Percepatan layanan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan sumber daya…
Oleh: Catur Ronggo*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang memasuki fase penting: memperkuat pemerataan manfaat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagi Indonesia, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari banyaknya porsi yang tersalurkan, tetapi dari kemampuan negara menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan akses layanan. Ketika prioritas mulai diarahkan ke…
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dan langkah nyata dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setelah memimpin langsung penanganan karhutla di Kalimantan, Presiden Prabowo kini menginstruksikan perluasan penanganan terpadu ke wilayah Sumatera. Langkah sigap dan terukur ini membuktikan dedikasi pemerintahan yang berkuasa dalam menghadirkan solusi konkret dan…
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan melalui gerak terpadu lintas kementerian dan lembaga. Strategi tersebut menggabungkan kekuatan personel, operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mempercepat pengendalian kebakaran di wilayah rawan. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan,…
Oleh: Catur Ronggo*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan kembali menguji kesiapan negara menghadapi bencana yang berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan lingkungan. Namun, perkembangan terbaru memperlihatkan satu hal penting, pemerintah tidak menunggu persoalan membesar dari balik meja. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan, memimpin rapat penanganan…
Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ujian serius pada musim kemarau 2026. Namun, respons pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berjalan sebagai masalah daerah semata. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lapangan, memimpin koordinasi, mengerahkan unsur TNI-Polri, dan memastikan penanganan bergerak dalam satu komando. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa negara…
Jakarta Pemerintah memastikan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat memperoleh penggantian tanpa biaya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak menghadapi beban administratif tambahan setelah bencana, sekaligus menjaga hak warga atas dokumen identitas yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan…
