Pemerintah Dorong RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Reformasi Hukum Sabandungeun June 18, 2025 0

Oleh: Bara Winatha*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang tengah diperbincangkan pada pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. RUU ini digadang-gadang sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Namun, urgensi pengesahan RUU ini harus diiringi dengan pembahasan yang cermat agar tidak menimbulkan celah baru dalam penyalahgunaan…

Read More

RUU Perampasan Aset, Langkah Nyata Pemerintah Pulihkan Kerugian Negara

Oleh : Antonius Utama )* Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan negara dan memberantas tindak pidana korupsi. RUU ini dinilai sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan, bukan hanya sebagai instrumen hukum tambahan dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan aset…

Read More

DPR Buka Peluang Prioritas dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini telah menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya dan kini membuka peluang besar untuk menjadi bagian dari prioritas legislasi…

Read More

RUU Perampasan Aset Langkah Penting Dalam Penelusuran Aset Tindak Kejahatan

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya negara dalam menelusuri dan menyita harta hasil tindak kejahatan. “RUU ini penting karena kita selama ini memiliki keterbatasan dalam pengaturan soal perampasan harta kekayaan hasil kejahatan,” ujar Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK, Fithriadi…

Read More

Elemen Masyarakat Dukung Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Jakarta – Dukungan terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah konkret yang disorot adalah dukungan Presiden terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh Internasional di Lapangan Monumen Nasional…

Read More

Penguatan KPK Wujudkan Program Astacita Pemberantasan Korupsi

Oleh: Hervian Hadi)* Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama dalam Delapan Cita (Asta Cita) pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks pembangunan Indonesia yang bersih dan berintegritas, penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah strategis yang sangat penting. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah…

Read More

Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi di Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait agenda pemberantasan korupsi dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menghapus budaya korupsi di Indonesia. “Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan…

Read More

Pemerintah dan KPK Terus Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi dari Pusat hingga Daerah

Oleh: Dirandra Falguni Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dijalankan melalui strategi sistemik yang dikawal secara ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks ini, peran KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi terus diperkuat melalui…

Read More

Penangkapan Hasto Murni Penegakan Hukum, Penundaan Ikuti Retreat Ganggu Tata Kelola Pemerintahan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menuntaskan kasus dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

Read More