Oleh: Arika Putri )* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara bebas Narkoba. Sebagai salah satu prioritas nasional, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus digencarkan melalui berbagai kebijakan strategis, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan lintas sektor. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memberantas Narkoba dari…
Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh upaya pemberantasan Narkoba sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, NTB menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan adanya fenomena penyalahgunaan Narkoba sangat mengkhawatirkan. Sinegitas semua pihak sangat penting untuk mengatasi masalah pemberantasan Narkoba, khususnya di NTB. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan Pusat Penelitian, Data dan Informasi…
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diyakini dapat membangkitkan perekonomian daerah dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung pelaksanaan program…
Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang sebelumnya direncanakan pada awal tahun 2025. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang khawatir akan dampak kenaikan pajak terhadap daya beli mereka. Pembatalan ini dianggap sebagai hadiah tahun baru yang menguntungkan bagi rakyat di tengah…
Jakarta – Pemerintah memastikan sejumlah paket insentif tetap berjalan sesuai komitmen meski Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batal naik. Presiden Prabowo Subianto menyebut PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Tadi untuk yang paket insentif tetap berjalan seperti yang sudah dijanjikan. Hari ini kalau teman-teman sudah ngecek, kalau nggak salah yang beli token listrik hari…
Oleh : Alexander Yosua Galen )* Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perjuangannya melawan narkoba. Perang ini bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Narkoba telah merusak kehidupan banyak orang, mengancam masa depan generasi muda, dan mengganggu stabilitas sosial. Upaya pemberantasan narkoba harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, dengan komitmen dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum,…
Ancaman narkoba terus menjadi masalah serius yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, dan komunitas. Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya narkoba. Dalam mendukung program pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Polsek Tanjung Redeb menggelar sosialisasi bertajuk “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” di Aula…
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada awal tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih belum sepenuhnya stabil. Selain itu, keputusan pembatalan kenaikan PPN…
Jakarta – Ekonom menyambut positif keputusan pemerintah yang hanya menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang-barang mewah. Kebijakan ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi potensi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Chief Economist Permata Bank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede memandang, kebijakan PPN…
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Budi menegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang umumnya dikonsumsi masyarakat kelas atas. “Semoga dengan keputusan ini masyarakat tidak perlu khawatir. Karena pemerintah…
