Penanganan Karhutla Diperkuat lewat Kelembagaan dan Anggaran

Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran hingga tingkat daerah. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pencegahan, pengamanan kawasan, dan penanggulangan karhutla berjalan efektif sesuai karakteristik wilayah. Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan agar pengamanan hutan dapat menjangkau…

Read More

Penanganan Karhutla Diperkuat lewat Deteksi Dini dan Patroli

JAKARTA – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui deteksi dini, patroli lapangan, pemantauan berbasis teknologi, serta peningkatan kesiapan personel dan sarana pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi selama musim kemarau. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur melalui Bagian Kesatuan…

Read More

Penanganan Karhutla Melalui Komando Terpadu dari Pusat hingga Daerah  

*) Oleh : Dian Amanda Sasmi Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, terus diperkuat pemerintah melalui pola komando terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Strategi ini menggabungkan pencegahan, deteksi dini, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pelibatan masyarakat dan pemegang izin. Langkah terpadu tersebut menjadi penting karena lahan…

Read More

Mengawal Penguatan Satgas Darat dan Udara Dalam Penanganan Karhutla Gambut  

Oleh: Ricky Rinaldi*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada ekosistem gambut, membutuhkan penanganan yang terintegrasi karena karakteristik lahannya berbeda dengan kawasan hutan mineral. Gambut memiliki kandungan bahan organik tinggi dan dapat menyimpan panas di bawah permukaan tanah. Karena itu, upaya penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memastikan…

Read More

Pemerintah Pastikan Guru PPPK Penuh Waktu 2027 Diproses Bertahap Tanpa Tes Ulang

Jakarta — NPemerintah memastikan guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Proses pengalihan dilakukan secara bertahap dan tidak melalui tes. Pemerintah menargetkan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu masuk dalam proses pengalihan tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memberikan…

Read More

Guru PPPK Paruh Waktu 2027 Diangkat Penuh Waktu Tanpa Seleksi Ulang

Jakarta – Pemerintah memastikan mekanisme pengalihan status bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa tes atau seleksi ulang dan telah dibahas bersama DPR. Pemerintah daerah juga tengah melakukan pendataan sebagai bagian dari persiapan perubahan status tersebut. Menteri…

Read More

Guru PPPK Penuh Waktu 2027 Menjadi Wujud Nyata Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan    

*) Oleh: Maya Rahmawati Kebijakan pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga mulai menata persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun membayangi tenaga pendidik, yakni kepastian status, karier, dan penghasilan. Skema pengalihan tersebut dilakukan…

Read More

Negara Menghargai Pengabdian Pendidik, Guru PPPK Jadi Penuh Waktu 2027 Tanpa Tes  

Oleh: Antonius Utomo )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen untuk memberikan kepastian bagi para pendidik yang selama ini mengabdikan diri di sekolah melalui kebijakan pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi para guru yang selama ini menjalankan tugas pendidikan dengan penuh…

Read More

Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA — Pemerintah tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring perubahan pola musim hujan 2026-2027. Kepala daerah didorong meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dan memastikan informasi cuaca menjadi dasar dalam menyusun langkah antisipasi di wilayah masing-masing. “Kita khawatirkan saat ini karena sifat hujannya untuk musim hujan 2026-2027 ini adalah normal, tapi durasinya lebih pendek….

Read More

Bencana Cuaca Ekstrem Mengintai, Pusat dan Daerah Siapkan Langkah Cepat

Jakarta — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa meskipun kondisi kering masih dominan di berbagai daerah, dinamika atmosfer tetap dapat memicu hujan lebat hingga ekstrem secara lokal, disertai petir dan angin kencang. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan…

Read More