Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tuduhan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua. Melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran HAM yang kredibel tetap ditanggapi secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga…
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agenda kemandirian ekonomi mulai menunjukkan pijakan yang semakin kuat melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, stabilitas ekonomi makro, serta peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sejumlah capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka, tetapi mampu…
Penataan penyelenggaraan ibadah haji pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada pembenahan yang lebih menyeluruh, mulai dari struktur pembiayaan, akurasi data calon jemaah, hingga penguatan tata kelola ekosistem haji dan umrah. Langkah tersebut menjadi penting karena kepastian bagi masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk berhaji tidak hanya ditentukan oleh besaran biaya keberangkatan, tetapi juga…
Memiliki rumah yang layak bukan sekadar persoalan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan kepastian masa depan keluarga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah merupakan aset penting yang memberikan rasa aman sekaligus menjadi fondasi untuk membangun kehidupan ekonomi keluarga. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi perlu dilihat bukan hanya dari jumlah unit yang dibangun,…
Reformasi penyelenggaraan ibadah haji memasuki babak baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mulai membangun tata kelola haji yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan semakin akurat dan akuntabel. Transformasi kelembagaan menjadi salah satu langkah penting dalam agenda tersebut. Melalui Peraturan Presiden…
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pembenahan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam memberikan kepastian masa tunggu keberangkatan bagi calon jemaah Indonesia. Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah berupaya memangkas antrean haji melalui pembaruan formula penghitungan serta validasi data jemaah. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima laporan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah…
Jakarta – Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah diwarnai sejumlah capaian di berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, peningkatan investasi, hingga upaya memperkuat penegakan hukum. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kemandirian nasional sekaligus memastikan pembangunan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Presiden…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam upaya memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong Kementerian Haji dan Umrah terus mencari formula untuk memperpendek antrean jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden memberikan dukungan penuh terhadap upaya…
Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah program strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai menunjukkan hasil yang dapat menjadi modal bagi pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah telah berupaya menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan…
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tuduhan mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua tidak menggambarkan kondisi secara utuh. Penegasan tersebut disampaikan Indonesia melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, sebagai respons terhadap pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua….
