Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pemerintah terus memperketat pengawasan dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Penguatan pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menindak tegas dapur yang dinilai tidak mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat….
Kupang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan. Di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), keberadaan dapur MBG dapat membuka pasar baru sekaligus mendorong masyarakat desa meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah masing-masing. “Begitu…
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar pelayanan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menegaskan keamanan pangan merupakan…
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah karena kebutuhan pangan dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu memandang MBG sebagai program yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan daerah. Selain membantu…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional…
JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD beberapa saat lalu. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh…
JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program. Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru…
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan MBG harus dirancang agar petani, UMKM, BUMDes, koperasi, dan masyarakat…
Jakarta,- Pemerintah terus mendorong transformasi nasional melalui serangkaian kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, pangan, dan industri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global. Dalam 21 bulan masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah mengambil ratusan langkah transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. “Dalam 21…
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan yang semakin berorientasi pada kemandirian nasional. Dalam 21 bulan masa pemerintahan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah masalah yang selama puluhan tahun belum menemukan penyelesaian. “Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya…
