Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan dana sebesar Rp10,27 triliun ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan tahap VII tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola sumber daya alam nasional sekaligus upaya penyelamatan keuangan negara. Dana yang diserahkan berasal dari denda administratif sektor kehutanan…
Oleh: Dewi Bunga )* Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alam nasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalam penyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Penyerahan dana tersebut…
Oleh: Alvin Sato )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepada negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Momentum penyerahan ini sekaligus…
Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga semangat reformasi dengan mendorong pembenahan menyeluruh di lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan reformasi di tubuh Polri. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, serta mempercepat pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengatakan bahwa…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmen pemerintah untuk menjalankan reformasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah strategis ini ditempatkan sebagai pilar utama dalam transformasi tata kelola negara guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Presiden menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar pembenahan administratif,…
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penjangkauan calon peserta didik hingga pengadaan perlengkapan sekolah agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan terhindar dari praktik penyimpangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan…
Oleh: Maya Paramitha)* Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, hingga penguatan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya dipahami sebagai perubahan administratif, melainkan upaya besar untuk membangun institusi negara yang profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Agenda…
*) Oleh : Gavin Asadit Reformasi sering terdengar seperti slogan, tetapi di era Presiden Prabowo Subianto, ia mulai diletakkan sebagai agenda kerja yang bisa diukur—terutama pada sektor yang paling menentukan kualitas negara: Polri, TNI, birokrasi, dan penegakan hukum. Komitmen untuk menjaga dan mempercepat reformasi bukan hanya soal merapikan prosedur, melainkan menata ulang watak tata kelola:…
Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan Program Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan agar kualitas program terjaga serta anggaran digunakan sesuai peruntukan. Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk melakukan pengawasan…
Oleh: Anisa Putri Lestari* Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan pengawasan yang ketat demi menjamin bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta bebas dari praktik penyimpangan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui langkah pengawasan berlapis yang melibatkan Kementerian Sosial, aparat penegak hukum, hingga pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Program ini dinilai menjadi bagian penting dari…
