Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani….
Oleh: Alexander Royce*) Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasi menawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi perkebunan rakyat sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi kawasan perhutanan sosial untuk mendukung pengolahan komoditas perkebunan berbasis masyarakat. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan…
Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial. Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan…
Oleh: Nur Utunissa Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Sumatra terus dipercepat sebagai bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana. Banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi pengingat kuat akan pentingnya sistem infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi, tidak hanya untuk merespons keadaan…
Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra. Dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif, pemerintah memastikan pemulihan yang menyeluruh untuk masyarakat yang terdampak di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara holistik,…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebagai wujud komitmen menghadirkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara utuh. Di berbagai wilayah terdampak, progres pembangunan rumah baru menunjukkan hasil yang…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Sumatra tidak hanya difokuskan pada respons darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan berkelanjutan yang mencakup aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit secara menyeluruh serta memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Presiden Prabowo Subianto…
Oleh: Haikal Restu Putra )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai sebagai langkah konstitusional dalam menata ulang sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR memandang pembaruan ini sebagai upaya serius untuk memastikan hukum pidana Indonesia berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta…
Oleh: Maya Wahyuni )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai…
