Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan BGN tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur SPPG. Mekanisme ini dibuat menyerupai sistem…
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan Gizi…
Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi…
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca…
JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset hasil tindak pidana korupsi…
Oleh : Jonathan Janoel*) Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks itu, pembahasan…
Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat…
*) Oleh : Devin Antoni Pemerintah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menghentikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 menginstruksikan agar perusahaan…
Oleh: Alexander Royce*) Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan…
Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare. Ini bagian dari perintah Bapak Presiden…
