*) Oleh : Deka Bayu Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara masyarakat mengakses dan memproduksi informasi. Teknologi ini mampu mempercepat proses pencarian data, membantu penyusunan naskah, hingga menghasilkan gambar dan video dalam hitungan detik. Di sisi lain, kehadiran AI juga memunculkan tantangan baru bagi industri media yang selama ini berinvestasi besar dalam menghasilkan…
Jakarta,- Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) guna memastikan perkembangan teknologi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap industri media nasional. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah tengah menyusun kebijakan hak cipta di era digital yang diharapkan mampu melindungi karya jurnalistik, menjaga keberlanjutan perusahaan pers, serta menciptakan ekosistem digital yang adil bagi…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ekosistem media digital nasional melalui penyusunan regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. “Pemerintah…
Oleh: Bara Winatha*) Transformasi kawasan transmigrasi kini memasuki babak baru yang tidak lagi berorientasi pada perpindahan penduduk semata, melainkan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan penguatan potensi lokal. Pemerintah menempatkan kawasan transmigrasi sebagai ruang strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi, serta penguatan ekonomi kreatif yang mampu…
Oleh : Abdul Razak)* Peran ekonomi kreatif sebagai penggerak baru pertumbuhan nasional semakin ditegaskan melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis potensi daerah, sektor ini diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi baru dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah tersebut diperkuat melalui penetapan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf)…
JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif nasional melalui tiga program utama, yakni Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia. Ketiga program ini menjadi tulang punggung implementasi Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang baru saja ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ekonomi Kreatif…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan ekosistem, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional….
Oleh Rahmawati Kusuma )* Pemberantasan korupsi selalu menjadi agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbagai instrumen hukum telah dibangun untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari penguatan lembaga penegak hukum hingga peningkatan sanksi pidana. Namun, hasil kejahatan yang berhasil disembunyikan, dialihkan, atau dibawa ke luar negeri sering kali tetap berada di luar…
Jakarta- Pemerintah bersama DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui pendekatan yang mengedepankan partisipasi publik dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tindak pidana, khususnya kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pembahasan regulasi…
*) Oleh : Gavin Asadit Tantangan penegakan hukum di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, pola kejahatan, serta upaya penyembunyian aset hasil tindak pidana menjadi tantangan yang memerlukan penguatan regulasi agar proses penegakan hukum berjalan…
