Koperasi Merah Putih Pastikan Penempatan Manajer Berdasar Kebutuhan SDM

JAKARTA – Pemerintah memastikan penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), kesiapan koperasi, serta ketersediaan posisi di masing-masing wilayah. Penempatan yang dilakukan lintas daerah menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pengelola koperasi di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga manajerial. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan…

Read More

Koperasi Merah Putih Menata Domisili dan SDM secara Adil dan Terukur

*) Oleh : Doni Kurniawan Pemerintah terus menata operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memperhatikan dua kebutuhan sekaligus, yakni penempatan sumber daya manusia (SDM) yang adil dan pengelolaan koperasi yang profesional. Penataan ini penting karena jumlah koperasi yang dibangun sangat besar dan kondisi setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, penempatan manajer tidak…

Read More

Pemerintah Pastikan Mitigasi Bencana Terintegrasi dengan Pembangunan

JAKARTA — Pemerintah mendorong mitigasi bencana menjadi bagian dari proses pembangunan daerah sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini diarahkan agar pembangunan tidak hanya mengejar capaian ekonomi dan sosial, tetapi sekaligus memperkuat keselamatan masyarakat serta ketahanan daerah menghadapi berbagai risiko. “[Yaitu] tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” ujar…

Read More

Pemerintah Dorong Mitigasi Bencana Jadi Dasar Tata Ruang Daerah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Integrasi peta risiko bencana ke dalam tata ruang dinilai penting untuk memastikan pembangunan permukiman, infrastruktur, dan kawasan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ancaman di setiap wilayah. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian mengatakan integrasi peta risiko bencana…

Read More

Pemerintah Menjadikan Mitigasi Bencana sebagai Budaya Perencanaan

Oleh: Ricky Rinaldi*) Indonesia secara geografis terletak di lintasan cincin api pasifik (ring of fire) serta diapit oleh tiga lempeng tektonik utama dunia, menjadikannya salah satu kawasan yang paling rentan terhadap berbagai potensi ancaman bencana alam. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan ekstrem yang…

Read More

Mengawal Mitigasi Bencana Sesuai Karakter Daerah Demi Perlindungan Warga

*) Oleh: Galih Bagus Wiratama Indonesia tidak memiliki satu wajah kebencanaan yang seragam. Setiap daerah memiliki karakter geografis, geologis, kepadatan penduduk, kualitas infrastruktur, dan tingkat kerentanan yang berbeda, sehingga strategi mitigasi tidak dapat dibangun dengan pendekatan yang sepenuhnya seragam. Karena itu, penekanan pemerintah agar mitigasi risiko bencana diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan pembangunan merupakan langkah…

Read More

RUU Ketenagakerjaan Disusun Sesuai Aspirasi, Buruh Tak Perlu Tempuh Aksi Massa

JAKARTA — Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan kalangan pengusaha. DPR RI memastikan pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan aturan yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan DPR terus membuka…

Read More

RUU Ketenagakerjaan Dan BSU Perkuat Perlindungan Buruh, Waspada Provokasi Demo

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan serta penyiapan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Di tengah proses tersebut, buruh dan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi provokatif yang dapat mengganggu penyampaian aspirasi secara tertib dan konstruktif. DPR RI saat ini membahas RUU Ketenagakerjaan dengan…

Read More

DPR Akomodasi Aspirasi Buruh, Dialog Jadi Jalan Mengawal RUU Ketenagakerjaan

Oleh Anita Rahma )* Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja semakin terlihat melalui sejumlah kebijakan yang memberikan perhatian pada perlindungan buruh. Di saat yang sama, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil. Karena itu, ruang dialog yang kini terbuka seharusnya dimanfaatkan secara maksimal…

Read More

Hindari Provokasi Demo, RUU Ketenagakerjaan Akomodasi Aspirasi Buruh

Oleh : Rahmat Sahila )* Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Proses pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan disusun dengan mempertimbangkan beragam kepentingan. Pemerintah dan DPR bersama-sama membuka ruang partisipasi bagi serikat pekerja, pengusaha, pakar, serta…

Read More