MBG di Papua Perluas Lapangan Kerja Baru dan Gerakkan Ekonomi Secara Transparan

Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, terus menunjukkan dampak nyata, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini telah menyerap 658 tenaga kerja, termasuk 180 Orang Asli Papua…

Read More

Percepat Kesejahteraan Masyarakat Papua Pemerintah Cetak 2000 hektar Sawah

Pemerintah menargetkan perluasan cetak sawah seluas 2.000 hektar sawah di Papua Pegunungan. Langkah ini diambil untuk mendukung stok pangan di dalam negeri. Pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru…

Read More

Gubernur Meki: Papua Tengah Jadi Provinsi Pertama di Tanah Papua Yang Anggarkan Biaya Pendidikan Gratis

Nabire, Papua Tengah – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan program pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. “Tahun ini kami membiayai 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB dan asrama sekolah di Papua Tengah dengan anggaran Rp77,8 miliar,” kata Meki saat membuka Festival Cahaya…

Read More

Bersama Menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih

Oleh: Yusuf Rinaldi Pembangunan ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan nasional. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) layak diapresiasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Program ini bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi membangun ekosistem ekonomi desa yang…

Read More

Mengawal Evaluasi Teknis dan Keberlanjutan Program Kopdes Merah Putih

Oleh : Abdul Razak)* Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kehadiran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, keberlanjutan program ini…

Read More

Melindungi UMKM dalam Kebijakan Pajak E-Commerce

Oleh : Antonius Utomo Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di…

Read More

Pemerintah Pastikan Evaluasi Teknis Pelatihan Kopdes Merah Putih Secara Menyeluruh

Jakarta – Pemerintah memastikan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pelatihan bagi pengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program strategis nasional. Langkah evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan setiap tahapan pelatihan berlangsung sesuai standar, mengutamakan keselamatan peserta, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola…

Read More

Mitigasi Pelatihan Kopdes Merah Putih Diperketat, Program Tetap Berjalan

Jakarta – Penguatan mitigasi dalam pelaksanaan pelatihan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih terus dilakukan guna memastikan program strategis tersebut berjalan semakin aman, profesional, dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan sehingga proses pengembangan sumber daya manusia pengelola Kopdes Merah Putih tetap berlangsung secara optimal, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan,…

Read More

Pajak E-Commerce per 1 Juli Dipastikan Tak Rugikan UMKM

Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform e-commerce tidak akan menambah beban pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ini dijadwalkan mengudara secara resmi pada 1 Juli 2026 mendatang. Skema baru tersebut justru dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan…

Read More

Meluruskan Pajak E-Commerce agar UMKM Tidak Terjebak Salah Paham

Oleh : Meisya Julian Putri Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring…

Read More