Pemerintah Tegaskan Komitmen Hapus Outsourcing demi Kesejahteraan Buruh

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk menghapus sistem outsourcing demi mewujudkan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Ia menyampaikan bahwa langkah konkret akan segera diambil dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah badan penasihat presiden yang khusus menangani kebijakan ketenagakerjaan. “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera…

Read More

Serikat Pekerja Sambut Positif Rencana Penghapusan Outsourcing

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapat sambutan positif dari kalangan serikat pekerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa mekanisme outsourcing selama ini telah melanggar hak asasi manusia karena menempatkan buruh dalam posisi yang lemah dan tidak pasti. “Outsourcing awalnya dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan…

Read More

Outsourcing Dihapus, Pekerja Dapat Jaminan Sosial yang Layak

Oleh: Dina Wahyuni )* Langkah pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing tenaga kerja menjadi wujud nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan para pekerja. Melalui kebijakan yang dirancang secara bertahap dan penuh kehati-hatian, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjawab aspirasi yang telah lama disuarakan oleh berbagai kalangan buruh. Penghapusan sistem outsourcing, terutama yang melibatkan tenaga…

Read More

Ekonom Sebut Penghapusan Outsourcing Beri Kepastian untuk Pegawai

Oleh: Adnan Ramdani )* Penghapusan sistem tenaga kerja alih daya atau outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan belakangan ini, terutama setelah berbagai kalangan, termasuk para ekonom, menyuarakan pendapatnya. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa penghapusan outsourcing akan memberikan kepastian kerja yang lebih besar bagi para pegawai, sekaligus memperbaiki kualitas hubungan…

Read More

Penghapusan Outsourcing Fokus pada Perbaikan Jaminan Pekerja

Oleh: Nur Utunissa *) Kebijakan penghapusan sistem outsourcing di Indonesia menjadi langkah monumental dalam upaya memperbaiki nasib dan jaminan para pekerja. Selama bertahun-tahun, sistem outsourcing atau tenaga alih daya menjadi salah satu model hubungan kerja yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, kenyataannya sistem ini kerap menimbulkan persoalan mendalam…

Read More

Perbaikan Regulasi Upaya Penghapusan Outsourcing dan Kepastian Kerja

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo menghapus sistem outsourcing dinilai sebagai langkah progresif dalam memberikan kepastian kerja bagi para tenaga alih daya di Indonesia. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyebut kebijakan tersebut berpotensi mendorong perusahaan untuk mengangkat tenaga kerja outsourcing menjadi pegawai tetap. “Sehingga mereka mendapat kepastian menjadi…

Read More

Akhiri Era Ketidakpastian: Penghapusan Outsourcing sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan Pekerja

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak pekerja melalui wacana penghapusan sistem outsourcing. Gagasan ini, yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sebagai langkah progresif untuk menjamin kepastian kerja dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional guna mempelajari secara rinci transisi dari…

Read More

Dukungan Terhadap Rencana Penghapusan Outsourcing oleh Presiden Prabowo Terus Meluas

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan anggota parlemen. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik outsourcing saat ini sudah menyimpang dari aturan awal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan ada pasal…

Read More