Oleh: Silvia A.P *) Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang telah diumumkan oleh pemerintah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan masyarakat. Langkah ini memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli masyarakat hingga optimisme bahwa hasil dari kenaikan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam bentuk program-program pro…
*) Oleh : Sefian Anwar Libur Tahun Baru Tahun Baru menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan aktivitas masyarakat selama periode ini membawa tantangan tersendiri, salah satunya adalah peningkatan kebutuhan pasokan listrik di berbagai wilayah. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik…
Oleh: Satria Wicaksono )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus…
Oleh: Novril Steno )* Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam memerangi masalah judi online yang telah berkembang pesat di tanah air. Tindakan tegas dan kebijakan regulasi yang ketat terus digalakkan untuk menanggulangi praktik ilegal yang merugikan masyarakat ini. Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan judi online adalah dengan memperkenalkan…
Oleh: Aryo Setiadi )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah berharap,…
Oleh : David Kiva Prambudi )* Perayaan Natal tahun 2024 berlangsung dengan suasana damai dan penuh kebahagiaan di berbagai penjuru Indonesia. Harmoni yang tercipta merupakan hasil dari dedikasi luar biasa aparat keamanan yang bekerja tanpa lelah, serta kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Kombinasi sinergi ini memastikan keamanan optimal bagi umat Kristiani…
Oleh: Paramitha Anjani )* Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang terukur, salah satunya dengan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) satu persen mulai 1 Januari 2025. Langkah ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, keberpihakan, dan gotong royong, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama kelompok…
Jakarta – Pemerintah resmi melaksanakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen, pemerintah menegaskan komitmennya untuk…
Oleh: Justin Bahar Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan kebijakan perpajakan. Mulai tahun depan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami penyesuaian menjadi 12 persen sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi dampak…
Oleh: Adnan Ramdani )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% merupakan langkah besar yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien serta berkeadilan. Kebijakan ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak hanya berlandaskan pada…
