Peringatan Reformasi Jadi Momentum Presiden Prabowo Subianto Perkuat Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Momentum peringatan reformasi dimaknai Presiden Prabowo Subianto sebagai pengingat pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden agar reformasi tidak hanya dilakukan di tubuh kepolisian, tetapi juga menyasar seluruh lembaga penegak hukum hingga kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari penguatan agenda pemberantasan korupsi nasional. “Jadi, Bapak Presiden…

Read More

Reformasi Ala Prabowo: Transparansi Dikuatkan, Lembaga Negara Siap Dievaluasi Tanpa Delegitimasi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah tidak hanya melakukan pembenahan kelembagaan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian penting dalam penguatan demokrasi nasional. Komitmen tersebut terlihat dari…

Read More

Demokrasi Era Prabowo Berjalan Dengan Baik, Ruang Dialog Terbuka Lebar

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dikelola dengan baik serta ruang dialog selalu terbuka untuk masyarakat. Hal itu menjadi hal positif bagi pemerintahan Prabowo karena pendekatan dialog selalu dikedepankan sehingga memperkuat resiliensi ataupun daya tahan demokrasi di Indonesia menjadi luar biasa….

Read More

Stafsus HAM: Kebebasan Pers di Indonesia Makin Baik, Bukti Demokrasi dan HAM Makin Maju

Jakarta, – Saat mengikuti jalan santai _(fun walk)_ bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melindungi kebebasan pers. “Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi…

Read More

Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen dalam menjaga semangat reformasi melalui penguatan demokrasi serta perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Memasuki 28 tahun perjalanan reformasi, kebebasan pers dinilai tetap menjadi amanat penting yang harus dijaga agar ruang demokrasi di Indonesia terus tumbuh sehat dan terbuka. Di tengah…

Read More

Waspada Narasi Provokatif Terkait RUU Polri Ganggu Stabilitas Nasional

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam beberapa waktu terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali mencuat ke permukaan. Rencana revisi ini mengundang perhatian publik, terutama karena beberapa poin yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengubah wajah institusi Polri secara signifikan. Di tengah dinamika politik yang kian kompleks,…

Read More

Tolak UU TNI, Pemerintah Persilakan Publik Tempuh Jalur Hukum

Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra,…

Read More

Revisi UU TNI: Langkah Strategis Menuju TNI yang Profesional dan Modern

Oleh : Farhan Farisan )* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 20 Maret 2025 lalu. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat postur pertahanan nasional dan menyesuaikan peran TNI dengan dinamika perkembangan zaman. Revisi ini tidak hanya…

Read More

Pembahasan Revisi UU Polri Dipastikan Berlangsung Terbuka dan Transparan

Oleh : Dita Aida Putri )* Wacana pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) masih terus bergulir, meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait perubahan regulasi tersebut. Ketua DPR, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah…

Read More

DPR: Pembahasan RUU Polri Terbuka dan Libatkan Banyak Tokoh

Jakarta – Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi atau berspekulasi terkait beredarnya Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri…

Read More