JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai bentuk pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 34 Tahun 2022, menandai adanya perubahan besar pada arah kebijakan pembiayaan perusahaan pelat merah selama ini menuju pendekatan yang lebih…
Oleh: Cahyo Widjaya* Kebijakan hilirisasi mineral yang saat ini digencarkan pemerintah bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, hilirisasi adalah jalan panjang menuju pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi, terutama bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri, pengelolaan kekayaan alam selama ini cenderung menguntungkan pusat dan kelompok pemodal besar. Namun, dalam kerangka…
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam. “Hilirisasi ke depan harus…
Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut dan sumber daya kelautan Indonesia kembali membuahkan hasil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal ikan ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kedua kapal tersebut, masing-masing berukuran 120 gross ton (GT) dan 97 GT, kedapatan menggunakan alat tangkap merusak berupa pair trawl…
akarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengatakan kementeriannya mempunyai inovasi baru untuk menyediakan tiga juta rumah subsidi. Inovasi tersebut adalah penggunaan bata interlock, yang dinilai lebih kuat dan efisien dibanding material konvensional seperti bata merah. “Rumah pekerja sering dicap seadanya. Padahal, kita bisa hadirkan rumah yang kokoh dan layak huni…
Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil ditangkap di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui operasi pengawasan intensif baru-baru ini. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut…
Oleh : Roy Mardiyanto )* Penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara menjadi cermin nyata komitmen Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut nasional. Operasi pengawasan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandai langkah progresif dalam menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) yang masih…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pilar utama transformasi sektor energi nasional. Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pernyataannya menekankan bahwa ketergantungan terhadap impor energi harus segera dikurangi, dan percepatan pembangunan energi terbarukan menjadi prioritas utama demi memastikan kedaulatan energi bangsa. “Potensi energi terbarukan kita…
Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah strategis yang progresif dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan membawa misi besar swasembada energi, Presiden Prabowo melawat ke Rusia menghadiri St. Petersburg International Economic Forum, sekaligus membuka ruang kolaborasi konkret di sektor minyak dan gas bumi (migas) bersama mitra strategis Rusia….
Oleh : Pandu Pratama )* Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui berbagai strategi, salah satunya dengan menciptakan kemudahan birokrasi. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur energi serta meningkatkan iklim investasi di sektor energi nasional. Dengan memangkas jalur perizinan yang berbelit dan menyederhanakan proses administrasi, pemerintah berusaha…
