Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 berlangsung tepat sasaran. Kebijakan ini digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang stabilitas ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global. Paket stimulus senilai Rp24,44 triliun itu diumumkan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam konferensi…
Oleh: Cahyo Widjaya Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar langsung masyarakat dengan tujuan menjaga daya beli, menekan inflasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui serangkaian intervensi strategis, terutama pada sektor pangan dan transportasi, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tetap bergulir, terutama saat momentum liburan sekolah berlangsung. Dimulai dari upaya pengendalian harga dan pemeliharaan konsumsi…
Oleh: Bagus Pratama Upaya pemerintah dalam menggulirkan serangkaian stimulus ekonomi untuk periode pertengahan tahun ini dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sekaligus menopang daya beli masyarakat dan kelangsungan sektor riil yang tengah menghadapi tantangan global. Melalui enam kebijakan strategis yang dikucurkan selama Juni hingga Juli 2025, pemerintah tidak hanya menyasar…
Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), bersama berbagai pemangku kepentingan, menetapkan optimalisasi mutu dan kualifikasi PMI sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global dan mendongkrak devisa nasional. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan, pemerintah menargetkan penempatan hingga 400.000 PMI di luar negeri pada 2025, naik signifikan dari sekitar 297.434…
Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan secara legal dan terencana. Strategi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan devisa, dan mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan dalam rencana besar ketenagakerjaan,…
Oleh : Sabby Kosay )* Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sebuah langkah yang berani dan strategis dalam upaya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut bukan hanya menandai bagaimana ketegasan negara dalam menertibkan aktivitas eksploitasi sumber daya alam saja, melainkan juga…
Jakarta – Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh OECD dari 4,9% menjadi 4,7% mengindikasikan peringatan serius terhadap kekuatan dan stabilitas ekonomi nasional. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyebut bahwa gejala perlambatan sudah terlihat sejak awal tahun, dengan pertumbuhan kuartal pertama hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar…
RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, dipastikan sama sekali tidak mengganggu ekosistem laut maupun kawasan pesisir di sekitarnya. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah melakukan pemantauan secara langsung di perairan sekitar wilayah operasional PT Gag Nikel. “Kami menyelam di situ, dan sedimentasinya tidak banyak, tidak…
Oleh : Alfred Yikwa )* Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya untuk menjaga warisan ekologis Indonesia, salah satunya yakni melalui pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan tersebut bukan hanya sekadar menjadi langkah secara administratif belaka, melainkan juga representasi nyata dari adanya…
RAJA AMPAT — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservatif Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan, yakni adanya pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan…
