Oleh: Andi Suryatma )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan langkah tegas dalam mendorong penguatan sistem hukum nasional melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan normatif, tetapi lebih jauh merupakan manifestasi nyata…
JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengedepankan kepentingan nasional dalam proses negosiasi menanggapi kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, kebijakan resiprokal yang telah diumumkan oleh Trump pada awal April 2025 tersebut menaikkan tarif impor di Indonesia hingga 32 persen dan menimbulkan dampak signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator…
Jakarta – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen penuh untuk segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menargetkan pengesahan RUU tersebut tidak akan memakan waktu lebih dari dua kali masa sidang. “Kalau bisa jangan…
Jakarta – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kali ini membawa semangat baru dalam reformasi hukum yang mengedepankan nilai kebangsaan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan serupa sempat dilakukan pada tahun 2012 namun terhenti…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi bagi kalangan buruh sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kesejahteraan pekerja. Langkah strategis tersebut menjadi salah satu upaya konkret pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan hunian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya menjanjikan, realisasi program ini dimulai dari tindakan…
JAKARTA — Berbagai pihak mendukung penuh bagaimana gerak langkah cepat dari pemerintah dalam merespon terjadinya dinamika akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi. Tim negosiasi tarif dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto…
Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi global yang berpotensi menekan kinerja perdagangan luar negeri. Untuk meredam dampaknya, para ekonom mendorong pemerintah segera memperkuat strategi ekspor dan memperluas konsumsi dalam negeri guna menjaga daya tahan perekonomian nasional. Direktur dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adinegara menilai kekuatan diplomasi Indonesia yang…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat konsumsi domestik sebagai langkah strategis untuk mencegah pelemahan ekonomi akibat dinamika global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah aktif memitigasi dampak perang dagang global, terutama dengan Amerika Serikat, melalui negosiasi dan penguatan koordinasi antar kementerian. “Pemerintah AS menunda tarif resiprokal selama 90 hari, namun tetap menerapkan tarif dasar universal 10%….
Oleh :Andika Pratama )* Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan kewaspadaan tinggi dan kesigapan dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas global menjadi tantangan nyata yang menguji daya tahan ekonomi negara. Namun demikian, langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah sejauh…
Jakarta – Dukungan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menguat. Pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan menilai revisi tersebut krusial untuk menjawab dinamika lapangan dan memperluas perlindungan serta pemberdayaan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa UMKM adalah fondasi utama…
