RUU Perampasan Aset Dipercepat, Pemberantasan Korupsi Jadi Sasaran Utama

Jakarta — Langkah maju dalam agenda penegakan hukum di Indonesia kian nyata. Komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini tengah dipacu agar segera disahkan pada akhir tahun 2026. Regulasi ini dinilai sebagai instrumen krusial yang tidak hanya menargetkan para koruptor, tetapi juga membidik berbagai tindak pidana berdimensi ekonomi lainnya demi menyelamatkan kekayaan negara. Mengamati…

Read More

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kerugian negara, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya, serta mengatur perampasan aset yang berasal dari tindak pidana bermotif ekonomi dan berdampak signifikan. Dalam pembahasannya, DPR RI telah memasukkan…

Read More

RUU Perampasan Aset Menjadi Jalan Baru Melawan Korupsi yang Makin Canggih

Oleh: Rania Zafirah )* Pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya modus kejahatan dan cara pelaku menyembunyikan hasil tindak pidana. Korupsi tidak lagi hanya berkaitan dengan pemberian uang secara langsung, tetapi dapat melibatkan jaringan luas, pemindahan aset, penggunaan pihak lain, hingga penyamaran kepemilikan kekayaan. Kondisi tersebut membuat penindakan terhadap pelaku perlu diikuti strategi…

Read More

RUU Perampasan Aset: Babak Baru Perang Negara Melawan Korupsi Modern

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemberantasan korupsi memasuki babak baru. Negara tidak lagi cukup hanya mengejar pelaku dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan melalui berbagai bentuk aset. Arah tersebut tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini memasuki tahap penting di DPR. Komisi III DPR…

Read More

Papeda Summit 2026 Jadi Ruang Penting Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan pelaksanaan Papua Sustainable Development (Papeda) Summit 2026 yang akan berlangsung pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia…

Read More

Libatkan Tokoh, Papeda Summit Perkuat Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua

Papua – Pelaksanaan Papeda Summit 2026 mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat dan potensi lokal. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo…

Read More

Papeda Summit 2026 dan Harapan Baru bagi Masa Depan Tanah Papua

Oleh : Loa Murib Papeda Summit 2026 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, serta penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Papua. Forum…

Read More

Membangun Papua Berkelanjutan Melalui Semangat Kolaborasi Papeda Summit 2026

Oleh : Frans Nawipa Pembangunan Papua dilakukan secara terpadu dan komprehensif melibatkan lintas sektoral. Kompleksitas persoalan, kekayaan sumber daya alam, keberagaman sosial dan budaya, serta karakteristik geografis yang khas menuntut hadirnya ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat…

Read More

Pemerintah Jadikan MBG Pintu Masuk Budaya Sehat di Satuan Pendidikan

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik, tetapi juga menjadi pintu masuk dalam membangun budaya hidup sehat di satuan pendidikan. Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pendidikan mengenai…

Read More

Sekolah Sehat Dimulai dari MBG yang Mengajarkan Gizi, Kebersihan, dan Karakter

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir, sekolah bukan hanya tempat anak memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama untuk membangun kebiasaan yang menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Karena itu, sekolah sehat semestinya membentuk ekosistem yang mengajarkan anak memahami tubuh, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan…

Read More