Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kilogram (kg), meskipun mulai 1 Februari 2025 penjualannya dibatasi. Harga LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan hingga saat ini pemerintah belum melakukan perubahan terhadap subsidi…
Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan operasi pasar guna memastikan distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan Denpasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menegaskan pemerintah…
Oleh: Maskun Masnawi *) Pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan dengan baik dengan mengizinkan pengecer berjualan setelah sebelumnya dilarang per 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengawasan distribusi dengan aksesibilitas bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Harian…
Penulis : Gisela Lahadalia (Pengamat Sosial Ekonomi) Gas LPG 3 kg merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan sistem distribusi LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak, terutama pengecer kecil dan masyarakat sebagai konsumen. Distribusi LPG 3 kg merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan…
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari organisasi keagamaan, akademisi, hingga pemerintah daerah dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa…
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia memperoleh respons positif dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, program ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi juga komitmen…
Oleh: Fajar Firmansyah )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan memastikan akses makanan bergizi bagi pelajar, program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif generasi muda, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi…
Oleh: Ganindra Putera* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga awal Februari 2025, program ini telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi dan ditargetkan meluas hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan bulan ini. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di…
Jakarta – Pemerintah menegaskan akan selektif dalam menentukan penerima manfaat penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diberikan kepada UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat risiko bisnis yang tidak dapat dihindari. Sekretaris Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menyatakan bahwa faktor seperti turunnya pendapatan akibat Covid-19 atau bencana alam menjadi…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terbukti dengan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2025) yang menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional….
