Oleh: Yusuf Rinaldi)* Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh para lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja, Program Magang Nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia menjadi langkah konkret yang bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan kebutuhan dunia industri. Dalam rangka menanggulangi tingginya angka pengangguran terdidik, pemerintah menyiapkan kuota besar bagi…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Transisi dari bangku pendidikan ke dunia kerja kerap menjadi fase paling menentukan bagi lulusan perguruan tinggi. Tanpa pengalaman kerja yang memadai, banyak lulusan menghadapi kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan nyata industri. Situasi tersebut mendorong negara untuk hadir lebih aktif dalam mengawal masa peralihan generasi muda menuju dunia profesional. Salah satu…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Magang Nasional sebagai salah satu kebijakan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan cakupan program dengan kuota mencapai 100 ribu lulusan baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. Program Magang…
Jakarta – Program Magang Nasional 2026 resmi diperluas sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja muda dan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Dengan kuota peserta yang terus diperluas, Magang Nasional diproyeksikan menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata industri. Pemerintah memastikan program Magang Nasional kembali dibuka pada tahun…
Oleh: Bara Winatha*) Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh menjadi momentum penguatan kepedulian nasional terhadap perlindungan dan pemulihan anak-anak. Dalam setiap situasi darurat, anak-anak mendapatkan perhatian khusus sebagai generasi penerus bangsa yang harus terus tumbuh dengan semangat, rasa aman, dan optimisme. Upaya pemulihan kesehatan mental melalui program trauma healing hadir sebagai…
Oleh : Nancy Dora Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh kembali menegaskan bahwa dampak kebencanaan tidak berhenti pada kerusakan fisik dan kerugian material. Di balik rumah yang runtuh, jalan yang terputus, dan fasilitas umum yang rusak, terdapat luka psikis yang jauh lebih dalam, terutama pada anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Dalam…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra dengan memperluas layanan trauma healing bagi masyarakat terdampak. Melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memberikan layanan kontrasepsi KB dan memulihkan trauma korban banjir Sumatera, termasuk yang masih berada di pengungsian. Fokus utama penanganan diarahkan pada perlindungan keluarga, khususnya kelompok rentan…
Aceh – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus mengintensifkan upaya pemulihan psikososial bagi anak-anak di pengungsian pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Penanganan ini dipandang krusial mengingat anak-anak mencapai sekitar 36 persen dari total pengungsi, sehingga pemulihan tidak boleh berhenti pada pemenuhan bantuan logistik semata. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa rehabilitasi mental dan…
Jakarta — Pemerintah tengah merancang langkah strategis untuk menghadapi ancaman perang siber yang semakin nyata melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Rencana ini dipandang sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan nasional di ruang digital, seiring meningkatnya penggunaan informasi sebagai alat konflik non-konvensional yang dapat memengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu…
Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan digital nasional. RUU ini disusun guna menangkal berbagai bentuk disinformasi dan propaganda asing yang dinilai kerap menyasar Indonesia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun kepentingan nasional lainnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan…
