Year: 2026

Oleh: Firman Wicaksono *) Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah…

Jakarta – Pemerintah memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra kembali pulih dan beroperasi secara optimal. Sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang sebelumnya sempat terhenti akibat bencana kini kembali melayani masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah…

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memastikan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra telah pulih sepenuhnya. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya mengalami kerusakan besar akibat bencana hidrometeorologi. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad…

Oleh: Agustina Yarangga* Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua semakin menegaskan posisinya sebagai instrumen strategis negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan, Otsus bukan sekadar skema desentralisasi fiskal, melainkan pendekatan afirmatif yang dirancang untuk menjawab kompleksitas tantangan Papua dari sisi geografis, sosial, budaya, dan sejarah. Dengan kerangka…

Oleh: Yance Wamuar *) Otonomi Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tujuan utama. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin menekankan keadilan antarwilayah, Otsus bukan sekadar skema fiskal atau pengaturan kewenangan, melainkan instrumen politik konstitusional untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Papua. Pemerintah pusat memandang Papua…

Jakarta- Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Melalui Otsus, negara memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk…